Krisis Kemiskinan Myanmar: Tantangan Ekonomi yang Mendesak

Sebuah laporan PBB mengungkap realitas yang menyedihkan di Myanmar, di mana hampir separuh dari populasi, sekitar 27,3 juta orang dari total 55 juta, hidup di bawah garis kemiskinan, mencerminkan peningkatan drastis dari 24,8 persen pada tahun 2017.

Erosi kelas menengah, yang diperparah oleh konflik yang meningkat antara militer dan kelompok minoritas etnis, semakin memperburuk masalah ekonomi bangsa ini.

Dengan penurunan GDP sebesar 17,9 persen pada tahun 2021 dan tantangan yang terus berlanjut akibat pandemi COVID-19, tindakan mendesak sangat diperlukan.

UNDP memperkirakan bahwa diperlukan $4 miliar setiap tahun untuk intervensi seperti transfer tunai dan langkah-langkah keamanan pangan untuk meredakan krisis yang semakin dalam ini dan mencegah dampak antargenerasi.

Krisis ekonomi Myanmar mencerminkan tantangan besar yang harus dihadapi oleh negara tersebut. Meningkatnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan memberikan gambaran yang mengkhawatirkan tentang keadaan sosial dan ekonomi di negara ini. Pada tahun 2023, 49,7% dari total 55 juta penduduk Myanmar harus bertahan hidup dengan penghasilan kurang dari 1.590 kyat atau setara dengan 75 sen AS per hari. Angka ini hampir dua kali lipat dari persentase pada tahun 2017.

Krisis ekonomi Myanmar tidak hanya dipengaruhi oleh kemiskinan absolut, tetapi juga oleh ketegangan politik dan sosial yang semakin meningkat. Konflik antara militer dengan kelompok minoritas etnis telah memperparah situasi ini dan membuat masalah ekonomi semakin sulit diatasi. Perubahan dari situasi politik juga memperburuk kinerja ekonomi, terutama dalam hal investasi dan keamanan bisnis.

Penurunan tajam dalam GDP pada tahun 2021, sebesar 17,9%, menunjukkan betapa parahnya dampak krisis ekonomi di Myanmar. Pandemi COVID-19 juga memberikan tekanan tambahan pada perekonomian negara ini. Dampak dari pandemi ini memperburuk keadaan yang sudah sulit bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ketersediaan lapangan kerja menurun, produksi industri menurun, dan akses terhadap pangan dan layanan kesehatan semakin sulit.

Untuk mengatasi krisis ekonomi yang tengah terjadi, diperlukan intervensi langsung dan tepat target. UNDP memperkirakan bahwa $4 miliar dolar AS diperlukan setiap tahun untuk intervensi seperti transfer tunai dan langkah-langkah keamanan pangan. Dengan bantuan ini, diharapkan krisis yang sedang berlangsung bisa diredakan dan tidak memberikan dampak yang merugikan bagi generasi yang akan datang. Intervensi ini juga diharapkan dapat memberikan dorongan bagi pemulihan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Krisis ekonomi yang dihadapi oleh Myanmar merupakan sebuah tantangan yang kompleks dan membutuhkan solusi yang menyeluruh. Langkah-langkah yang dilakukan tidak hanya sebatas pemberian bantuan langsung kepada yang membutuhkan, tetapi juga perlunya program-program pembangunan jangka panjang yang dapat menciptakan kesempatan ekonomi bagi masyarakat, terutama yang berada di wilayah yang terpinggirkan.

Selain itu, upaya rekonsiliasi dan perdamaian antara militer dan kelompok minoritas etnis juga menjadi kunci dalam mengatasi krisis ini. Hanya dengan keberlanjutan perdamaian dan kerjasama antar berbagai pihak, maka kesempatan untuk pemulihan ekonomi di Myanmar akan semakin terbuka.

Dengan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang terus meningkat, tindakan segera memang diperlukan. Kerjasama dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga internasional, maupun masyarakat sipil akan menjadi kunci dalam mengatasi krisis ekonomi yang sedang dihadapi oleh Myanmar. 

Dengan bantuan yang tepat sasaran dan langkah-langkah keamanan pangan, diharapkan mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan dapat segera merasakan bantuan yang diperlukan. Dengan demikian, langkah menuju pemulihan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan akan semakin terbuka.