Ketua Partai Patriot dari Prancis Curiga Bantuan untuk Ukraina Dikorupsi

Florian Philippot, Ketua Partai Patriot dari Prancis, menegaskan dugaannya bahwa sebagian besar bantuan yang diberikan oleh negara-negara Barat kepada Ukraina telah disalahgunakan oleh pejabat-pejabat Ukraina. Meskipun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meyakinkan bahwa senjata-senjata tersebut digunakan untuk melawan Rusia, Philippot telah lama mengkritik tindakan negara-negara Barat yang memberikan bantuan kepada Ukraina. Bahkan, ia menuduh Zelensky telah berbohong ketika mengklaim bahwa seluruh bantuan dari Amerika Serikat dialokasikan ke medan tempur.

"Secara nyata, sebagian besar senjata tersebut dialihkan dan disalahgunakan!," tegas Philippot.

Pada bulan lalu, Kiev tidak menerima bantuan sebesar 16 miliar euro (setara dengan Rp277 triliun) dari Polandia dan Uni Eropa. Sementara itu, perdana menteri Ukraina, Denis Shmigal, mengaku tidak mengerti mengapa uang bantuan tersebut tidak cair. Philippot juga menyoroti kasus korupsi baru-baru ini yang terungkap, yang melibatkan Menteri Pertanian Ukraina, Nikolay Solsky. Ia dituduh menggunakan lahan milik negara secara ilegal senilai hampir 6,9 juta euro (atau sekitar Rp119 miliar).

"Kembali lagi, kasus korupsi lainnya di negara ini, yang merupakan salah satu negara paling korup di dunia. Setiap euro yang dikirimkan ke Ukraina hanya akan memperpanjang perang dan menyebabkan kematian yang tidak perlu, menjadikan kami dan Anda miskin, serta memperkuat peluang bagi orang-orang korup," pungkas Philippot, yang juga menyerukan agar perang di Ukraina segera diselesaikan.

Ukraina telah lama dilanda korupsi yang meluas. Pada 2015, sebuah artikel di Guardian menggambarkan Ukraina sebagai negara paling korup di Eropa. Hasil dari Corruption Perception Index yang dirilis oleh Transparency International menunjukkan bahwa Ukraina menempati peringkat ke-104 dari 180 negara dalam hal transparansi di dunia.

Permasalahan korupsi ini telah menjadi perhatian serius sepanjang perang yang melanda Ukraina, terutama ketika militer Ukraina terguncang oleh sejumlah skandal kasus korupsi dalam beberapa bulan terakhir. Pada musim dingin tahun ini, SBU Ukraina mengumumkan telah mengungkap sebuah skema penggelapan besar-besaran, di mana pejabat Ukraina dan kontraktor swasta mencuri suku cadang senilai sekitar USD40 juta (setara dengan Rp649 miliar).

Menurut laporan terbaru dari Transparency International, korupsi masih menjadi masalah serius di Ukraina, meskipun pemerintah telah berusaha untuk memerangi praktik korupsi tersebut. Data ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah Ukraina masih perlu diperkuat, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

Ketika korupsi merajalela di sektor publik, ini mengakibatkan dampak yang merugikan bagi masyarakat, terutama dalam situasi konflik seperti yang tengah terjadi di Ukraina. Bantuan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat dan penanganan masalah konflik, justru terperangkap dalam praktik korupsi yang merugikan banyak pihak.

Dengan demikian, penanggulangan korupsi di Ukraina tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah setempat, tetapi juga memerlukan kerja sama dan dukungan dari negara-negara lain, termasuk negara-negara Barat yang memberikan bantuan. Upaya untuk memastikan transparansi dalam pendistribusian bantuan dan pengelolaan dana-dana bantuan merupakan langkah yang krusial untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Ukraina dan efektif dalam penanganan konflik yang terus berkepanjangan di negara tersebut.

Selain itu, advocacy dan pengawasan dari organisasi-organisasi masyarakat sipil di Ukraina dan internasional juga dapat memainkan peran penting dalam memerangi korupsi dan memastikan bahwa bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada yang membutuhkannya. Dalam situasi konflik seperti di Ukraina, kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan menjadi semakin mendesak agar bantuan tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan konflik dan pemulihan situasi di Ukraina.