Kebijakan Pengusiran Pemerintah Malaysia Terhadap Pengembara Laut di Sabah Menuai Kontroversi

Pemerintah Malaysia telah mempertahankan aksi mereka untuk mengusir ratusan pengembara laut dari rumah mereka di lepas pantai negara bagian Sabah dalam upaya meningkatkan keamanan dan mengatasi kejahatan lintas batas. Tindakan ini menuai kontroversi seiring dengan kritik dari berbagai pihak terkait hak asasi manusia dan perlindungan masyarakat Bajau Laut.

Lebih dari 500 orang dari komunitas Bajau Laut, yang sebagian besar tidak memiliki kewarganegaraan, menjadi sasaran pengusiran ini. Mereka tinggal di rumah perahu reyot atau gubuk pantai yang dibangun di atas panggung, namun rumah-rumah mereka dibongkar atau dibakar oleh petugas penegak hukum. Operasi ini dilaksanakan di distrik Semporna di Sabah dan dikecam keras oleh kelompok hak asasi manusia.

Menteri Pariwisata, Kebudayaan dan Lingkungan Hidup Sabah, Christina Liew, memberikan alasan bahwa tindakan ini diambil untuk menegakkan kedaulatan hukum terkait aktivitas ilegal, seperti penangkapan ikan, bangunan, dan pertanian tanpa izin, di kawasan lindung yang dikendalikan oleh Sabah Parks, sebuah badan konservasi negara. Menurutnya, pemberitahuan evakuasi telah dikirim ke 273 pemukiman tidak sah bulan lalu, dengan 138 bangunan dihancurkan.

Liew juga menuduh beberapa pemilik rumah membakar rumahnya sendiri untuk mendapatkan simpati dan menjadi viral di media sosial. Sementara pengusiran ini dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keamanan, seperti kejahatan lintas batas, terutama di daerah Semporna yang berbatasan dengan Filipina bagian selatan. Meskipun suku Bajau Laut sudah tinggal di wilayah tersebut selama berabad-abad, banyak di antara mereka yang lahir tanpa dokumen kewarganegaraan dan dianggap oleh pihak berwenang sebagai imigran ilegal.

Pusat Komas, sebuah kelompok hak asasi manusia, menyinggung masalah perlakuan adil terhadap etnis minoritas. Mereka mendesak pemerintah untuk menyediakan rumah alternatif dan memecahkan masalah dokumentasi untuk memastikan masyarakat Bajau Laut menerima perlakuan adil dan akses terhadap layanan penting. Pengusiran paksa ini memunculkan pertanyaan serius mengenai perlakuan terhadap etnis minoritas di Malaysia.