Joe Biden Diam-Diam Menyetujui Penjualan Senjata Baru ke Israel

Presiden AS Joe Biden telah diam-diam menyetujui penjualan senjata senilai miliaran dolar baru-baru ini untuk Israel, menurut laporan terbaru. Ini terjadi meskipun pejabat AS secara terbuka menyatakan kekhawatiran atas jumlah kematian warga Palestina yang semakin meningkat akibat perang brutal Tel Aviv terhadap Gaza yang terkepung.

Senjata yang disetujui oleh presiden AS minggu ini termasuk 1.800 bom MK84 seberat 2.000 pon yang mematikan dan 500 bom MK82 seberat 500 pon, kata pejabat anonim dari Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan kepada Washington Post.

Departemen Luar Negeri minggu lalu menyetujui transfer 25 pesawat tempur F-35A dan mesin-mesinnya, tambah seorang pejabat AS.Pesawat dan mesin-mesinnya diperkirakan bernilai sekitar $2,5 miliar.

Penjualan tersebut tidak diumumkan secara publik, dan tidak ada pengumuman yang sesuai di situs web Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan tempat pengumuman semacam itu biasanya diposting.

Senator Bernie Sanders mengkritik persetujuan pemerintahan Biden dalam mengirimkan lebih banyak senjata ke Israel."AS tidak bisa merayu Netanyahu untuk menghentikan pengeboman warga sipil suatu hari dan keesokan harinya mengirimkan ribuan bom 2.000 pon lagi yang bisa meratakan seluruh blok kota. Ini kejam," katanya di X.

"Kita harus mengakhiri keterlibatan kita: Tidak ada lagi pengiriman bom ke Israel," tegas Sanders.

Meskipun keputusan ini terjadi di tengah-tengah kekhawatiran masyarakat internasional terhadap konflik Israel-Palestina, pemerintah AS tampaknya tetap memilih untuk mendukung pemerintah Israel dengan penjualan senjata. Sejak konflik meningkat pada bulan Mei tahun ini, telah lebih dari 240 warga Palestina tewas, termasuk 65 anak-anak, dan lebih dari 1.900 terluka, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

Sementara itu, Israel juga mengalami kerugian, dengan 12 warga sipil dan satu prajurit tewas akibat serangan roket dari Gaza. Namun, jumlah kematian yang jauh lebih tinggi di pihak Palestina menimbulkan kecaman dari berbagai pihak atas pembelian senjata baru oleh AS untuk Israel.

Penjualan senjata AS kepada Israel tidak hanya menjadi perhatian di tingkat nasional, tetapi juga di mata dunia internasional. Organisasi Amnesty International mengkritik "penyediaan senjata tanpa henti" untuk Israel, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak agar pengiriman senjata segera dihentikan untuk mencegah penyalahgunaan dan kekerasan yang lebih lanjut.

Pernyataan resmi dari pemerintah AS maupun pemerintah Israel tentang penjualan senjata baru ini belum juga disampaikan kepada publik. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dan ketidaktransparan yang menyebabkan kekhawatiran dan pertanyaan dari masyarakat internasional.

Dengan adanya dukungan baik di dalam maupun luar negeri untuk menghentikan konflik yang semakin memburuk, keputusan AS untuk memberikan persetujuan penjualan senjata baru kepada Israel bisa menjadi bahan perdebatan yang panjang. Masih perlu dipertimbangkan apakah penjualan senjata ini akan membantu menyelesaikan konflik atau justru memperburuk keadaan di lapangan.

Ketidakpastian ini menyiratkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam keputusan penjualan senjata internasional, terutama dalam konteks konflik yang berkelanjutan di Timur Tengah. Melalui kebijakan luar negeri dan perjanjian penjualan senjata, AS memiliki peran besar dalam membentuk dinamika konflik di kawasan tersebut.

Dalam hal ini, penting bagi pemerintah AS untuk mempertimbangkan secara seksama implikasi dari penjualan senjata kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, serta memperhatikan dampak kemanusiaan yang terjadi di lapangan. Penjualan senjata tidak semata-mata merupakan keputusan politik, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap warga sipil yang terjebak dalam konflik ini.

Dengan konflik Israel-Palestina yang terus berlangsung, peran AS dalam konflik tersebut akan terus menjadi sorotan. Penjualan senjata yang dilakukan oleh pemerintah AS juga menjadi bagian dari evaluasi kritis terhadap kontribusi AS dalam memediasi konflik tersebut. Keterbukaan dan akuntabilitas dalam kebijakan luar negeri AS akan menjadi penentu dalam arah kebijakan yang diambil dalam konflik yang semakin kompleks ini.

Dengan demikian, penjualan senjata tersebut menimbulkan pertanyaan yang lebih luas mengenai peran AS dalam konflik Israel-Palestina dan bagaimana kebijakan luar negeri AS dapat mengarah ke upaya penyelesaian konflik yang berkelanjutan.