Jerman Memperkenalkan Model Wajib Militer Baru karena Waspada akan Ancaman Perang

Jerman berencana untuk memperkenalkan model wajib militer (wamil) yang baru untuk warganya sebagai tindakan pencegahan terhadap potensi konflik dengan Rusia. Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, mengumumkan rencana tersebut pada Rabu (12/6) dalam upaya untuk mengatasi kekhawatiran akan kemungkinan perang.

Pistorius menyatakan bahwa pemerintah Jerman tidak akan mengikuti model wamil era Perang Dingin yang lebih kaku. Sebaliknya, pemerintah akan fokus pada peningkatan jumlah rekrutan sukarela untuk wajib militer. Hal ini diungkapkan oleh Pistorius dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Anadolu Agency.

Menurut rencana tersebut, para pria muda berusia 18 tahun akan menerima kuesioner yang berisi pertanyaan tentang minat, hobi, dan apakah mereka tertarik untuk menjadi sukarelawan dalam angkatan bersenjata. Sementara itu, perempuan berusia 18 tahun juga akan menerima kuesioner serupa, meskipun tidak diwajibkan untuk menjawabnya karena tidak ada kewajiban militer bagi perempuan sesuai dengan konstitusi.

Meskipun tidak ada kewajiban, pemerintah tetap berusaha untuk meningkatkan partisipasi perempuan sebagai sukarelawan di militer. Saat ini, ada sekitar 10.000 sukarelawan yang menjalani wajib militer. Dengan diperkenalkannya model wamil baru, diharapkan jumlah ini dapat bertambah sebanyak 5.000 anggota wamil tambahan pada tahun pertama implementasinya dengan tujuan peningkatan jumlah anggota wamil setiap tahunnya.

Menurut model wamil baru ini, para sukarelawan akan menjalani enam bulan wajib militer dasar, dan secara keseluruhan akan menjalani wajib militer selama 23 bulan. Mereka juga akan menerima gaji militer bulanan sebesar 1.800 euro atau sekitar Rp31,6 juta.

Kementerian Pertahanan Jerman berencana untuk meningkatkan jumlah personel militer menjadi 203.000 pada tahun 2031, dari sekitar 181.000 personel pada saat ini. Hal ini merupakan pengembangan signifikan dalam upaya meningkatkan ketahanan militer negara tersebut dalam menghadapi potensi ancaman.

Sebelumnya, Jerman telah mencabut wajib militer pada tahun 2011 dan beralih ke sistem tentara profesional. Namun, dalam menghadapi dinamika geopolitik dan ancaman yang berkembang, pemerintah Jerman kini kembali mempertimbangkan kebijakan wajib militer sebagai upaya untuk memastikan keamanan negara.

Kebijakan wajib militer model baru ini memberikan gambaran yang lebih terperinci mengenai pendekatan partisipasi militer di Jerman. Diharapkan dengan adanya perubahan ini, Jerman dapat lebih siap dalam menghadapi potensi konflik dan mengamankan keamanan negara secara efektif.

Dengan pertimbangan ini, langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Jerman dalam pengembangan kebijakan pertahanan dapat menghadapi perkembangan ancaman yang semakin kompleks di level internasional. Relasi Jerman dengan negara-negara tetangga, terutama Rusia, akan turut memengaruhi kebijakan pertahanan yang diambil. Dalam hal ini, Jerman pun perlu memperkuat pertahanan negaranya untuk memastikan stabilitas dan ketahanan di kawasan Eropa.