Jepang Memperpanjang Sanksi untuk Rusia Terkait Invasi di Ukraina
Tanggal: 31 Mar 2024 07:31 wib.
Pada Jumat (29/3/2024), pemerintah Jepang memutuskan untuk memperpanjang sanksi ekonomi terhadap Rusia sebagai tindak lanjut dari invasi Rusia di Ukraina sejak Februari 2022. Keputusan ini merupakan langkah yang diambil oleh Jepang untuk menunjukkan sikap tegasnya terhadap agresi Rusia dan untuk mendukung upaya komunitas internasional dalam menangani masalah tersebut.
Pemerintah Jepang telah mengambil beberapa langkah terkait sanksi ekonomi terhadap Rusia. Salah satunya adalah dengan mencabut status perdagangan yang menguntungkan bagi Moskow,' sebagai sanksi terhadap agresi Rusia di Ukraina. Status ini akan tetap berlaku selama satu tahun lagi, mulai dari akhir Maret, seperti dilansir oleh Kyodo News.
Sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Jepang terhadap Rusia juga meliputi kenaikan tarif bea masuk untuk komoditas impor dari Rusia ke Jepang. Mulai sejak April 2022, Tokyo telah menghapuskan sejumlah keuntungan perdagangan yang sebelumnya dimiliki Rusia, seperti penurunan tarif dan hambatan perdagangan yang minim. Saat ini, seluruh impor dari Rusia akan terus dikenakan bea masuk yang lebih tinggi hingga akhir Maret 2025. Contohnya adalah pengenaan bea masuk sebesar 5 persen pada salmon, yang naik 3,5 persen dari sebelumnya, dan 6 persen pada kepiting, naik dari 4 persen sebelumnya.
Menurut Menteri Keuangan Jepang, Shunichi Suzuki, "Jepang akan mengatasi agresi Rusia di Ukraina, bekerja sama dengan komunitas internasional." Hal ini menunjukkan komitmen Jepang dalam menanggapi agresi Rusia di Ukraina dengan cara yang tegas dan terukur.
Selain itu, Jepang juga akan terus menerapkan sanksi yang berat terhadap Rusia sebagai respons atas tindakan agresi tersebut. Menteri Luar Negeri Jepang, Yoko Kamikawa, telah menegaskan bahwa agresi Rusia terhadap Ukraina merupakan tindakan yang keterlaluan yang mengganggu tatanan internasional. Dalam pernyataannya, ia menyatakan bahwa Jepang akan terus melakukan upaya-upaya, termasuk menerapkan sanksi-sanksi berat terhadap Rusia.
Dalam konteks hubungan bilateral antara Jepang dan Rusia, pihak Jepang juga akan menangani isu-isu yang perlu ditangani oleh kedua negara sebagai tetangga, seperti penangkapan ikan dan kegiatan ekonomi lainnya, dari perspektif kepentingan nasional Jepang dalam keseluruhan diplomasi negara tersebut.
Keputusan pemerintah Jepang untuk memperpanjang sanksi ekonomi terhadap Rusia merupakan langkah yang diadopsi dari negara-negara G7 sebagai respon terhadap invasi Kremlin yang dilancarkan dua tahun lalu. Meskipun sanksi yang diterapkan memberi tekanan pada Rusia, namun sanksi tersebut juga berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang. Kenaikan biaya hidup yang disebabkan oleh naiknya harga bahan bakar menjadi salah satu dampak dari sanksi yang diberlakukan terhadap Rusia. Pasalnya, Jepang sangat bergantung pada impor gas dan minyak dari negara tetangga di utara tersebut.
Sebelumnya, negara-negara G7 telah melarang bank-bank Rusia menggunakan SWIFT, sistem pembayaran internasional, serta melarang ekspor semikonduktor dan produk teknologi tinggi ke Rusia. Mereka juga menyerukan larangan impor batu bara dan minyak dari Rusia sebagai tindakan penekanan terhadap agresi Rusia di Ukraina.
Dampak sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Jepang atas Rusia juga dapat dirasakan dalam sektor perdagangan kedua negara. Dengan adanya kenaikan tarif bea masuk untuk komoditas Rusia yang diimpor ke Jepang, hal ini akan turut mempengaruhi arus impor dan ekspor antara kedua negara, sehingga mempengaruhi perekonomian keduanya.
Kesimpulannya, keputusan pemerintah Jepang untuk memperpanjang sanksi ekonomi terhadap Rusia sebagai respons terhadap invasi Rusia di Ukraina merupakan langkah yang menunjukkan sikap tegas Jepang dalam menanggapi tindakan agresi yang mengganggu keamanan dan ketertiban internasional. Hal ini juga mencerminkan komitmen Jepang dalam mendukung upaya komunitas internasional dalam menyelesaikan masalah ini. Meskipun sanksi ekonomi tersebut memiliki dampak yang dirasakan di dalam negeri, namun Jepang tetap mengambil langkah ini sebagai bagian dari tanggapan yang tegas terhadap tindakan agresif Rusia di Ukraina.