Iran: Negara-Negara Muslim Harus Putuskan Hubungan dengan Israel
Tanggal: 23 Sep 2024 05:35 wib.
Ayatollah Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran, menyatakan bahwa negara-negara Muslim di seluruh dunia harus memutuskan hubungan ekonomi dengan Israel sebagai bentuk dukungan atas rakyat Palestina. Pernyataan ini disampaikan saat Khamenei berpidato di Konferensi Persatuan Islam di Teheran pada Sabtu, (21/9/2024). Menurutnya, langkah ini akan menjadi ciri khas persatuan dunia Islam dalam melawan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Israel.
Dalam pidatonya, Khamenei menuduh Israel melakukan kejahatan dalam kampanye militernya yang berlangsung hampir setahun melawan Hamas di Gaza. Konflik tersebut telah mengakibatkan lebih dari 41.000 warga Palestina tewas menurut angka terbaru dari Kementerian Kesehatan daerah kantong tersebut. Menurut Khamenei, Israel terang-terangan melakukan kejahatan dalam operasi militernya di Gaza.
Khamenei juga menyerukan agar negara-negara Muslim memutuskan hubungan ekonomi dengan Israel sebagai langkah pertama dalam meningkatkan persatuan dunia Islam melawan kelompok kriminal dan teroris yang telah merampas tanah Palestina. Ia menegaskan pentingnya tindakan ini sebagai upaya nyata dalam mendukung rakyat Palestina.
Ketegangan antara Israel dan negara-negara Muslim tetangga semakin meningkat selama operasi militer negara Yahudi itu di Gaza. Israel memulai kampanye operasi militer sebagai respons terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.100 orang dan menyandera lebih dari 200 orang. PBB melaporkan bahwa pengeboman dan operasi darat Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah kantong itu dan menyebabkan 90% penduduk Palestina mengungsi.
Teheran menuduh Israel telah melakukan "genosida" terhadap warga Palestina di Gaza. Ketegangan antara kedua negara mencapai puncaknya pada April setelah pengeboman kompleks Kedutaan Besar Iran di Suriah, yang menurut Iran dilakukan oleh Yerusalem Barat. Iran meluncurkan ratusan rudal dan pesawat nirawak ke Israel sebagai tanggapan, yang dipertahankannya dengan bantuan signifikan dari Amerika Serikat (AS), Inggris, dan sekutu lainnya di kawasan tersebut.
Selain itu, ketegangan kembali meningkat pada Juli setelah kepala politik Hamas, Ismail Haniyeh, tewas dibunuh di ibu kota Iran, yang menurut kelompok militan dan Teheran dilakukan oleh Israel. Iran telah bersumpah untuk membalas, tetapi belum melakukan serangan sebagai tanggapan.
Berbagai peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara Iran-Israel menjadi semakin tegang, dan permintaan Khamenei agar negara-negara Muslim memutuskan hubungan ekonomi dengan Israel menjadi salah satu bentuk sikap tegas dari Iran terhadap konflik yang terus berkecamuk di wilayah Timur Tengah. Di samping itu, pernyataan ini juga memiliki dampak yang meluas dalam menentukan posisi negara-negara Muslim lainnya terkait masalah konflik Palestina-Israel.
Alih-alih melakukan tindakan kekerasan, pemutusan hubungan ekonomi dengan Israel bisa menjadi langkah konstruktif bagi negara-negara Muslim dalam memberikan tekanan politik dan ekonomi terhadap Israel. Hal ini juga dapat menjadi bentuk solidaritas yang kuat dalam menunjukkan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Pemutusan hubungan ekonomi dengan Israel bisa saja menjadi cara efektif dalam menekan kebijakan Israel terhadap Palestina. Selain memberikan sinyal politik yang kuat, hal ini juga akan memberikan kesempatan bagi negara-negara Muslim untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di antara mereka sendiri. Tindakan ini will dapat meningkatkan kemandirian ekonomi negara-negara Muslim sehingga tidak terlalu tergantung pada hubungan ekonomi dengan Israel.
Dalam konteks yang lebih luas, pemutusan hubungan ekonomi dengan Israel juga akan mengirimkan sinyal kuat kepada komunitas internasional tentang keseriusan Negara-negara Muslim dalam menentang tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina. Dengan tindakan konkret ini, harapannya komunitas internasional akan semakin mendukung upaya diplomasi damai untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah, terutama terkait dengan masalah Palestina.