Hong Kong Rilis Kebijakan AI dan Bakal Pangkas Pajak Aset Kripto

Otoritas Hong Kong baru-baru ini mengumumkan kebijakan perdana yang ditujukan untuk mengatur penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) di sektor keuangan, serta memberikan keringanan pajak untuk aset virtual. 

Hal ini mencerminkan upaya kuat negara ini dalam mempromosikan dirinya sebagai pusat bisnis utama di Asia. Para pejabat pemerintah Hong Kong memuji kerangka kerja yang diusulkan, yang diharapkan dapat digunakan oleh berbagai badan pengatur untuk menyusun kebijakan terkait penggunaan teknologi AI.

Pemerintah Hong Kong telah mengusulkan perpanjangan keringanan pajak atas kepemilikan aset digital seperti mata uang kripto, dengan rencana untuk menerapkan legislasi terkait pada akhir tahun. Langkah ini diambil dalam upaya untuk menarik kembali investor yang sebelumnya meninggalkan pasar, seiring dengan meningkatnya ketegangan antara AS dan China. 

Di samping itu, Hong Kong juga berupaya untuk mengadopsi teknologi generasi berikutnya, mulai dari kripto hingga AI, sebagai strategi untuk mengokohkan reputasinya sebagai pusat layanan keuangan di Asia.

Christopher Hui, Sekretaris untuk Layanan Keuangan dan Kementerian Keuangan, menyatakan keyakinannya terhadap potensi sektor keuangan Hong Kong dalam mempromosikan adopsi teknologi AI. Menurutnya, Hong Kong memiliki pasar yang cukup besar dan skenario yang kaya untuk mendukung tujuan ini. Hui berbicara dalam acara tahunan Fintech Week di kota Hong Kong, di mana ia menjadi salah satu pembicara utama.

Pemerintah Hong Kong menyadari bahwa penggunaan AI membawa risiko dan peluang unik, dan untuk mengatasi hal ini, mereka akan mengambil pendekatan ganda dengan melakukan promosi pengembangan AI sekaligus mengatasi tantangan yang muncul. Regulator di sektor keuangan, termasuk perbankan, sekuritas, pensiun, asuransi, dan audit, akan memberikan pedoman mereka sendiri terkait regulasi AI di sektor mereka masing-masing.

Langkah-langkah inovatif ini diambil di tengah-tengah perang teknologi global antara AS dan China yang semakin meluas. Hal ini mempersulit akses konsumen di Hong Kong terhadap layanan AI populer dari perusahaan raksasa AS, seperti ChatGPT dari OpenAI dan Gemini dari Google. 

Di sisi lain, akses terhadap layanan dari perusahaan teknologi China seperti Baidu Inc dan ByteDance Ltd juga tidaklah mudah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Hong Kong telah berusaha untuk mengembangkan teknologi AI lokalnya sendiri.

Di samping itu, perusahaan keuangan di seluruh dunia juga sedang mengeksplorasi cara AI dapat membentuk kembali operasi mereka. Bank-bank, misalnya, sedang berupaya merekrut talenta AI dan menerapkan teknologi baru untuk berbagai kegiatan, mulai dari analisis portofolio klien hingga strategi pemasaran.

Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong akan memperkenalkan model AI sendiri yang diberi nama InvestLM, atau large language model (LLM), yang akan menjadi bagian dari layanan konsultasi dan pelatihan untuk industri jasa keuangan lokal. InvestLM diharapkan dapat mengoptimalkan model AI dengan mempertimbangkan peraturan pasar lokal, sesuai dengan tujuan pemerintah Hong Kong dalam memajukan teknologi AI di sektor keuangan.

Selain fokus pada pengembangan AI, Hong Kong juga berada dalam persaingan dengan Singapura dalam menarik minat para pelaku pasar aset digital. Atas dasar agenda yang lebih luas, pemerintah Hong Kong juga mengusulkan perpanjangan keringanan pajak yang sudah ada untuk kantor keluarga dan dana pribadi, agar termasuk dalam cakupan investasi dalam aset virtual.