Hasil Pertemuan Sri Mulyani dengan Menteri Keuangan AS: Pembahasan Strategis untuk Masa Depan Ekonomi Glob

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, baru-baru ini mengungkapkan hasil dari pertemuannya yang penting dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent. Pertemuan ini berlangsung dalam rangka Forum G20 dan IMF Spring Meeting 2025 yang digelar di Washington DC. Dalam diskusi tersebut, baik Indonesia maupun AS mengeksplorasi sejumlah aspek penting terkait hubungan bilateral, serta arah kebijakan global yang ditempuh oleh AS dalam konteks lembaga-lembaga multilateral.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa Scott Bessent menegaskan bahwa Amerika Serikat akan tetap berkomitmen sebagai anggota dan pemimpin lembaga-lembaga internasional, seperti IMF dan Bank Dunia. Hal ini penting mengingat peran sentral AS dalam mengembangkan dan melaksanakan berbagai agenda yang berkaitan dengan kepentingan nasionalnya melalui platform-platform tersebut. "Posisi Amerika dalam institusi internasional tersebut sangat krusial, karena akan berpengaruh terhadap struktur perdagangan dan kerjasama global, termasuk kaitan eratnya dengan Indonesia," kata Sri Mulyani dalam sebuah konferensi pers yang diadakan secara daring.

Dalam konteks ini, Sri Mulyani mencatat bahwa AS saat ini mendorong terciptanya tatanan perdagangan baru yang mengedepankan prinsip saling menguntungkan. Dalam menghadapi tren ini, Indonesia berkomitmen untuk memperkuat pendekatan diplomasi ekonomi, yang mencakup kerjasama dengan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Kementerian Perdagangan AS, serta Departemen Keuangan AS. Ini menjadi sebuah langkah strategis dalam negosiasi tarif yang lebih adil bagi kedua belah pihak.

Lebih lanjut, Menkeu menekankan bahwa pemahaman terhadap dinamika hubungan AS-China saat ini juga menjadi agenda penting. "Kebijakan yang diterapkan AS dalam konteks hubungannya dengan China tentu akan memiliki dampak yang signifikan tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi seluruh ekonomi global,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa proposal yang diajukan oleh tim delegasi Indonesia telah diakui sebagai salah satu yang paling komprehensif dan visioner oleh pihak AS. Pemerintah AS memberikan apresiasi yang tinggi terhadap keinginan Indonesia untuk membuka dialog dan melakukan reformasi struktural yang mendasar dalam perekonomian nasional.

“Dengan komunikasi awal yang baik ini, Indonesia dianggap sebagai salah satu yang terdepan dalam proses negosiasi ini, yang diharapkan dapat memberikan keuntungan strategis. Tanggapan positif ini akan menjadi landasan bagi kita untuk melanjutkan pembahasan di level teknis, dengan harapan yang tinggi untuk mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan,” papar Menkeu.

Lebih jauh, Indonesia telah menandatangani perjanjian non-disclosure dengan USTR pada 23 April 2025. Langkah ini menandai awal dari fase negosiasi tarif yang penting, menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari 20 negara pertama yang memasuki tahap ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga menambahkan bahwa pemerintah menargetkan agar negosiasi teknis dapat diselesaikan dalam waktu 60 hari ke depan. "Kami harapkan semua detail dan tahapan negosiasi teknis dapat rampung dalam jangka waktu 60 hari ke depan," jelas Airlangga, menegaskan komitmen pemerintah untuk segera mewujudkan kesepakatan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia.