Gelombang Protes di Eropa Timur, Rakyat Bangkit Lawan Kenaikan Pajak!

Tampang.com | Aksi demonstrasi besar-besaran mengguncang sejumlah negara di Eropa Timur dalam beberapa pekan terakhir. Pemicu utamanya: kebijakan pemerintah yang menaikkan berbagai jenis pajak secara drastis, di tengah tekanan ekonomi global dan penurunan daya beli masyarakat.

Pemerintah setempat berdalih bahwa langkah ini diperlukan untuk menyeimbangkan anggaran negara dan memenuhi kewajiban fiskal. Namun, di mata warga, kebijakan itu justru memperparah penderitaan rakyat kelas menengah dan bawah.

Demonstrasi Massal Meluas, Rakyat Tuntut Keadilan Ekonomi

Di ibu kota-ibu kota seperti Budapest, Bucharest, hingga Sofia, ribuan warga tumpah ruah ke jalan. Mereka membawa spanduk dan pekikan tuntutan yang seragam: tolak kenaikan pajak, hentikan eksploitasi ekonomi, dan berikan perlindungan kepada rakyat kecil.

“Kami sudah cukup menderita! Harga-harga naik, upah tak bergerak, sekarang pajak dinaikkan lagi? Ini tak adil!” ujar seorang demonstran di Rumania.

Aksi ini tidak hanya diikuti pekerja formal, tetapi juga pelaku UMKM, mahasiswa, bahkan para pensiunan. Mereka menyebut pemerintah telah gagal membaca denyut kehidupan rakyat di lapangan.

Ekonomi Global Memburuk, Rakyat Jadi Korban

Kebijakan fiskal yang dianggap menindas ini muncul di saat banyak negara Eropa Timur masih berjuang keluar dari krisis ekonomi pasca-pandemi dan ketegangan geopolitik di kawasan. Inflasi tinggi, mata uang tertekan, dan ketergantungan terhadap energi luar negeri membuat tekanan ekonomi makin terasa.

Dalam kondisi ini, beban justru dialihkan ke rakyat melalui pajak konsumsi, cukai, dan potongan subsidi. Warga menilai, kebijakan tersebut hanya akan menciptakan lingkaran kemiskinan baru dan memperlebar kesenjangan sosial.

Tekanan Terhadap Pemerintah Meningkat

Desakan terhadap pemerintah untuk segera mencabut kebijakan ini makin menguat. Beberapa anggota parlemen bahkan mulai berpaling dari garis kebijakan partainya demi mendukung suara rakyat.

Namun, hingga saat ini, respon pemerintah masih terkesan defensif. Mereka menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan diperlukan demi menjaga stabilitas fiskal. Sayangnya, narasi itu justru memperkeruh suasana.

“Kalau stabilitas berarti menyengsarakan rakyat, maka itu bukan stabilitas. Itu pengkhianatan,” kata seorang pemimpin aksi dari kelompok masyarakat sipil.

Ancaman Ketidakstabilan Politik di Depan Mata

Gelombang protes ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap rezim yang dianggap makin otoriter dan jauh dari rakyat. Di beberapa negara, muncul kekhawatiran bahwa demonstrasi bisa berkembang menjadi instabilitas politik dan kekacauan sosial yang lebih besar.

Pengamat politik memperingatkan bahwa jika pemerintah tidak segera membuka ruang dialog dan mengkaji ulang kebijakan pajaknya, gelombang ini bisa berubah menjadi krisis legitimasi pemerintahan.

Rakyat Tak Diam Lagi, Dunia Menyaksikan

Aksi-aksi di Eropa Timur kini menjadi sorotan internasional. Banyak kalangan membandingkan situasi ini dengan gerakan-gerakan sosial global di masa lalu, seperti protes Perancis "Yellow Vests" atau demonstrasi anti-austerity di Yunani.

Semakin banyak warga dunia yang menyadari bahwa suara rakyat tak bisa terus ditekan dalam balutan kebijakan ekonomi. Jika pemerintah tak segera mendengar, maka bukan tak mungkin gelombang ini akan menyebar lebih luas dan mengguncang tatanan politik regional.