Gelombang Pemecatan di Birokrasi AS: Dampak dan Kontroversi Kebijakan Trump

Pemerintahan Presiden Donald Trump, dengan dukungan dari pengusaha dan inovator terkenal Elon Musk, telah melaksanakan kebijakan yang berdampak besar pada komposisi birokrasi federal Amerika Serikat. Salah satu langkah paling signifikan adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal yang melibatkan ribuan pegawai pemerintahan. Pada hari Jumat, 16 Februari 2025, lebih dari 9.500 pegawai dari beragam sektor pemerintah, seperti pengelolaan lahan federal dan layanan kesehatan untuk veteran, diputuskan untuk diberhentikan. Kebijakan ini diambil di tengah kritik dan penolakan yang meluas.

Gelombang PHK ini tidak menyasar semua pegawai, tetapi lebih menargetkan mereka yang masih dalam masa percobaan, di mana perlindungan kerja mereka lebih lemah dibanding pegawai tetap. Departemen Dalam Negeri, Departemen Energi, Departemen Urusan Veteran, Departemen Pertanian, dan Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat adalah beberapa lembaga yang terkena dampak langsung dari kebijakan ini. Selain PHK, sekitar 75.000 pegawai federal lainnya juga mengambil tawaran pesangon untuk keluar secara sukarela, menciptakan dampak lebih lanjut pada struktur organisasi pemerintahan.

Kebijakan yang diprakarsai Trump ini berakar dari pandangan bahwa birokrasi federal AS terlalu besar dan boros. Di tengah utang nasional yang melambung hingga mencapai $36 triliun dan defisit anggaran sekitar $1,8 triliun pada tahun lalu, langkah ini dianggap sebagai upaya reformasi yang mendesak. Namun, kebijakan ini sangat kontroversial, terutama di kalangan anggota Partai Demokrat yang menilai bahwa langkah-langkah tersebut melampaui wewenang legislatif yang seharusnya. Meski begitu, banyak anggota Partai Republik tetap mendukung kebijakan pemangkasan ini.

Di dalam birokrasi itu sendiri, kebijakan ini menimbulkan ketegangan, dengan beberapa pejabat senior dari pihak pemerintah yang merasakan dampak negatif dari kurangnya koordinasi. Salah satu lembaga yang menjadi sorotan adalah Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dan National Institutes of Health (NIH), di mana hampir setengah dari pegawai yang dalam masa percobaan terkena PHK. Pengurangan pegawai di Dinas Kehutanan AS juga signifikan, dengan 3.400 pegawai baru diberhentikan, sedangkan Layanan Taman Nasional dan Internal Revenue Service (IRS) turut merasakan dampaknya.

Dampak dari pemotongan anggaran ini sangat luas, termasuk penghentian perekrutan pemadam kebakaran musiman di saat penting bagi pencegahan kebakaran hutan, terutama setelah bencana kebakaran besar di Los Angeles. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya risiko bencana di kemudian hari.

Reaksi pegawai yang terkena dampak juga sangat beragam. Salah satu yang menyuarakan kekecewaannya adalah Nick Gioia, seorang veteran militer dengan pengalaman lebih dari 17 tahun di Departemen Pertahanan, yang kini merasa dikhianati setelah mengalami pemecatan. Menurut dia, kebijakan ini tampak lebih politis daripada berorientasi pada peningkatan efisiensi.

Steve Lenkart, Direktur Eksekutif Serikat Pekerja Federal Nasional, juga melontarkan kritik, menilai bahwa kebijakan ini cenderung menguntungkan industri dan individu kaya seperti Elon Musk, yang memiliki banyak kontrak dengan pemerintah melalui perusahaan SpaceX. Sebagai bentuk perlawanan, ada beberapa langkah hukum yang diambil. Sekitar 325 pegawai dari Administrasi Keamanan Nuklir Nasional yang awalnya dipecat kini sebagian besar telah kembali bekerja, khususnya dalam upaya menjaga keamanan nuklir di negara tersebut.

Selain itu, sejumlah negara bagian mengajukan gugatan federal terkait pengangkatan Elon Musk yang dianggap memberikan "kewenangan tanpa batas" dalam praktik pemerintahan, tanpa adanya dukungan resmi dari Kongres. Ginggisan dampak kebijakan ini mengisyaratkan sebuah perubahan besar yang sedang berlangsung di dalam struktur pemerintahan AS dan memberi tanda pada tantangan yang dihadapi oleh pegawai federal serta lembaga-lembaga yang mereka jaga.