Elon Musk 'Kudeta' Data Pegawai Negeri AS? Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Tampang.com | Elon Musk kembali menjadi sorotan setelah sejumlah sekutunya yang ditempatkan di Office of Personnel Management (OPM) dikabarkan mencabut akses pegawai negeri sipil (PNS) AS ke sistem data yang menyimpan informasi pribadi jutaan pegawai federal.

Langkah ini terjadi di tengah upaya Presiden Donald Trump merombak pemerintahan sejak 11 hari menjabat. Sebagai bagian dari misinya, Trump telah memecat ratusan pegawai negeri dan menggantinya dengan orang-orang yang lebih loyal kepadanya.

Sebagai pemilik Tesla dan X, Musk mendapat tugas langsung dari Trump untuk memangkas jumlah tenaga kerja sipil pemerintahan AS yang mencapai 2,2 juta orang. Dengan kecepatan yang sudah menjadi ciri khasnya, Musk langsung menempatkan orang-orangnya di OPM, lembaga yang bertanggung jawab atas manajemen kepegawaian federal.

Menurut laporan Reuters, beberapa pejabat senior OPM mendapati diri mereka kehilangan akses ke sistem data departemen, termasuk basis data Enterprise Human Resources Integration. Sistem ini menyimpan berbagai informasi sensitif, seperti tanggal lahir, nomor Jaminan Sosial (Social Security), alamat rumah, penilaian kinerja, tingkat gaji, serta masa kerja pegawai pemerintah.

Seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan bahwa kehilangan akses ke sistem ini menciptakan kekhawatiran besar. "Kami tidak tahu apa yang mereka lakukan dengan data di dalamnya. Ini sangat mengkhawatirkan karena tidak ada pengawasan. Ada implikasi nyata terhadap keamanan siber dan risiko peretasan," ujarnya.

Meski masih bisa menggunakan email, para pejabat yang terdampak kini tidak lagi dapat mengakses data penting yang mencakup seluruh tenaga kerja federal. Hingga kini, pihak OPM, Gedung Putih, maupun tim baru yang ditunjuk belum memberikan komentar resmi mengenai situasi ini.

Sementara itu, OPM mulai mengirim memo dengan bahasa yang lebih santai, berbeda dari gaya birokrasi pada umumnya. Memo ini mendorong pegawai untuk mempertimbangkan opsi menerima pesangon dan mengundurkan diri—bahkan dengan iming-iming waktu liburan.

Don Moynihan, profesor di Ford School of Public Policy, Universitas Michigan, menyatakan bahwa tindakan di OPM ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait pengawasan kongres dan bagaimana Trump serta Musk menangani birokrasi federal.

"Ini semakin menyulitkan siapa pun di luar lingkaran dalam Musk di OPM untuk mengetahui apa yang sedang terjadi," kata Moynihan.

Langkah ini memicu pertanyaan besar: apakah ini hanya sekadar perampingan birokrasi atau ada kepentingan lain di baliknya? Dengan akses terhadap data pegawai yang begitu luas, keputusan ini berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang, tidak hanya bagi pegawai negeri, tetapi juga bagi sistem pemerintahan AS secara keseluruhan.