Diduga Terlibat Korupsi, Menteri Pertanian China Diinvestigasi

Menteri Pertanian China Tang Renjian kini menjadi sorotan lantaran dicurigai melakukan praktik korupsi. Pemerintah China juga tengah melakukan investigasi terkait hal tersebut, demikian seperti dilansir oleh AFP. Stasiun televisi resmi pemerintah China, CCTV, menyebut bahwa Renjian diduga melakukan 'pelanggaran serius terhadap disiplin dan hukum'.

Pelapornya menyimpan isu bahwa masih belum tersedia informasi rinci terkait jenis pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Renjiang. Sebelum menjabat Menteri Pertanian, Renjian memiliki riwayat karier yang cukup mencolok. Dia pernah menjabat sebagai Gubernur Gansu, salah satu provinsi di wilayah barat laut China, serta sebagai Wakil Ketua Daerah Otonomi Guangxi.

Laporan ini muncul di tengah kampanye anti-korupsi yang sedang dijalankan secara intensif oleh Presiden China Xi Jinping. Sejak menjabat satu dekade lalu, Jinping telah gencar memerangi praktik korupsi yang telah merasuk ke dalam struktur pemerintahan China. Para pendukungnya melihat bahwa kampanye tersebut mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan.

Namun, sebagian kritikus menilai bahwa kampanye anti-korupsi Jinping memberikan kekuasaan untuk menyingkirkan lawan politiknya. Sejumlah kasus penyelidikan terhadap pejabat tinggi pemerintahan China juga telah menarik perhatian publik. Pada tahun 2022, mantan Menteri Perindustrian dan Teknologi, Xiao Yaqing, diselidiki karena diduga terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara.

Pada bulan April tahun ini, Liu Liange, petinggi Bank of China pada periode 2019-2023, mengakui menerima suap dan memberikan pinjaman secara ilegal. Sebelumnya lagi, mantan pejabat raksasa perbankan China Everbright Group, Li Xiaopeng, juga diselidiki karena dugaan kasus serupa. Sejumlah kasus korupsi di sektor perbankan menunjukkan bahwa praktik korupsi telah merasuki berbagai lapisan struktur pemerintahan dan bisnis di China.

Tidak hanya itu, investigasi terhadap Menteri Pertanian Tang Renjian juga memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana efektivitas kampanye anti-korupsi yang digaungkan oleh pemerintahan Jinping. Meskipun terdapat upaya besar-besaran dari pihak berwenang untuk memberantas korupsi, namun sejumlah kasus baru terus muncul dan menimbulkan keraguan terhadap keberhasilan kampanye tersebut.

Berdasarkan data dari Transparency International, China menduduki peringkat ke-80 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi 2021. Ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di negeri Tirai Bambu dan belum sepenuhnya teratasi meskipun adanya upaya keras dari pemerintah.

Dalam menghadapi tindak pidana korupsi, pemerintah China harus dapat menunjukkan keseriusan dan komitmen tinggi dalam memberantas korupsi di semua lini pemerintahan. Transparansi dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum merupakan salah satu kunci penting dalam menjamin keberhasilan kampanye anti-korupsi yang dijalankan.

Secara keseluruhan, kasus yang menimpa Menteri Pertanian Tang Renjian menunjukkan bahwa permasalahan korupsi masih menjadi perhatian utama di China. Penanganan kasus korupsi di tingkat teratas pemerintahan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan ketegasan dalam menangani kasus-kasus korupsi mutlak diperlukan agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan efektif.

Dengan demikian, pemerintah China perlu terus meningkatkan kebijakan dan mekanisme pengawasan agar tindak korupsi dapat diminimalisir. Di samping itu, terbuka terhadap saran dan masukan dari masyarakat serta memperkuat lembaga-lembaga anti-korupsi merupakan langkah yang perlu ditempuh guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan terhindar dari praktik korupsi.