Demo Kuota PNS Rusuh Bangladesh, KBRI Monitor Keamanan WNI

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (RI) melalui Kedutaan Besar RI di Dhaka terus memantau situasi keamanan warga negara Indonesia (WNI) di Bangladesh menyusul aksi demonstrasi besar-besaran dalam beberapa pekan terakhir. Demonstrasi ini menuntut penolakan terhadap sistem kuota bagi pekerjaan di lingkup pemerintahan yang telah memakan korban hingga 105 orang.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu RI, Judha Nugraha, menyatakan bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi dengan para WNI untuk memastikan keamanan mereka di tengah kondisi yang tidak stabil. Hingga saat ini, para WNI dilaporkan dalam keadaan selamat. Kemlu dan KBRI Dhaka juga telah menyusun rencana kontingensi bagi para WNI untuk mengantisipasi kemungkinan eskalasi ketegangan yang mungkin terjadi di wilayah tersebut.

Dari total 563 WNI yang berada di Bangladesh saat ini, mayoritas merupakan warga yang menikah dengan warga negara setempat. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia dalam menjaga keamanan dan keselamatan para WNI di luar negeri.

Kerusuhan bermula dari aksi demonstrasi mahasiswa yang turun ke jalanan ibu kota dan beberapa wilayah lainnya di Bangladesh selama beberapa pekan terakhir. Mereka memprotes kebijakan pemerintah yang hendak memberlakukan sistem kuota untuk penerimaan pegawai pemerintah. Para demonstran menuntut diberlakukan skema berbasis prestasi yang dinilai lebih adil.

Sistem kuota yang saat ini diberlakukan pemerintah Bangladesh memberikan hingga 30 persen pekerjaan di pemerintahan kepada keluarga veteran perang 1971. Hal ini menuai kritik karena dinilai diskriminatif karena hanya menguntungkan anak-anak pro-Perdana Menteri Sheikh Hasina dan merugikan anak-anak berprestasi. Pada tahun 2018, pemerintahan Hasina sempat menghentikan sistem kuota ini menyusul protes besar-besaran mahasiswa. Namun, bulan lalu, Pengadilan Tinggi Bangladesh membatalkan putusan tersebut dan memberlakukan kembali sistem kuota usai keluarga veteran 1971 mengajukan petisi.

Situasi semakin memanas ketika demo berujung rusuh pada bentrok antara aparat keamanan dan para demonstran. Aksi pembakaran bangunan hingga kendaraan pun tak terhindarkan. Dalam upaya meredam kerusuhan, pemerintah Bangladesh bahkan sempat memblokir akses internet demi mengurangi penyebaran informasi di media sosial yang dapat memicu kerusuhan lebih lanjut.

Dalam kondisi ini, KBRI Dhaka diharapkan dapat terus memantau situasi di Bangladesh serta memberikan perlindungan bagi para WNI yang berada di sana. Lebih dari sekadar memantau, KBRI juga diharapkan dapat memberikan bantuan dan arahan kepada para WNI dalam menghadapi kemungkinan eskalasi kerusuhan yang lebih serius.

Semua pihak, baik pemerintah Indonesia maupun WNI di Bangladesh, diharapkan dapat menjaga keamanan dan tetap tenang, serta menghindari terlibat dalam situasi yang berisiko tinggi. Meskipun kondisi di Bangladesh memanas, diharapkan dengan adanya pemantauan dan koordinasi yang baik antara KBRI dan para WNI, keselamatan mereka dapat terjamin dan situasi dapat segera kondusif kembali.