Demo Besar-Besaran di Bangladesh Menyikapi Kuota PNS

Bangladesh dilanda demo besar-besaran. Ribuan mahasiswa telah turun ke jalan di Ibu Kota Dhaka serta memblokir jalan raya utama yang menghubungkan ibu kota ke kota lain, Rabu waktu setempat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes nasional atas pemberlakuan kuota khusus anak-anak pahlawan kemerdekaan untuk bekerja sebagai pegawai negeri (PNS). Sejumlah pelajar perguruan tinggi merasa bahwa aturan ini sangat diskriminatif.

Protes ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil. Pemberlakukan sistem kuota terbaru mencadangkan 30% jabatan di pemerintahan untuk anak-anak dari mereka yang berjuang untuk memenangkan kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971. Lalu 10% untuk perempuan, dan 10% untuk penduduk di distrik tertentu. Namun, bagi para pelajar, hanya kuota dukungan etnis minoritas dan penyandang disabilitas, dengan jumlah 6%, sebagai satu-satunya unsur yang harus tetap dipertahankan. Sisanya dianggap hanya akan mempersulit lapangan pekerjaan.

Menanggapi hal tersebut, pemimpin protes Rasel Ahmed dari Universitas Chittagong menyatakan, "Kami tidak akan kembali ke ruang kelas sampai permintaan kami dipenuhi." Pernyataan ini mencerminkan ketegangan yang dirasakan oleh kalangan mahasiswa atas kebijakan yang dianggap merugikan.

Kritik juga datang dari Meena Rani Das, mahasiswi berusia 22 tahun, yang menyoroti dampak negatif sistem kuota terbaru. Ia menegaskan, "Kami juga tidak menginginkan kuota pekerjaan bagi perempuan karena perempuan tidak lagi tertinggal. Perempuan maju dengan bakat mereka. Namun sistem kuota menciptakan hambatan dan merampas hak-hak kita." Hal ini menunjukkan adanya resistensi terhadap kebijakan diskriminatif terhadap perempuan di tempat kerja.

Tidak hanya mahasiswa, tapi juga mahasiswi angkat suara tentang kesulitan yang dihadapi akibat kebijakan kuota ini. Halimatus Sadia mengungkapkan ketidakpuasannya, "Siswa yang cerdas tidak lagi mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan karena sistem kuota ini. Anda bekerja keras hanya untuk mengetahui bahwa lapangan kerja yang tersedia hanya terbatas."

Pada sisi lain, ada pihak yang mendukung kebijakan kuota ini, menyebut bahwa hal ini memberikan keuntungan bagi anak-anak dari kelompok pro-pemerintah yang mendukung Perdana Menteri Sheikh Hasina. Namun, pandangan ini bertentangan dengan aspirasi mahasiswa dan mahasiswi yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut.

Dalam konteks politik, kebijakan kuota juga menimbulkan pertentangan terkait dukungan kepada pemerintah. Sheikh Mujibur Rahman, pemimpin pendiri Bangladesh dan ayah dari Perdana Menteri Sheikh Hasina, menjadi fokus dalam diskusi terkait pemberlakuan kuota ini. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kuota tidak hanya menciptakan ketegangan di kalangan mahasiswa, tetapi juga menjadi perdebatan politik yang kompleks.

Reaksi dari Perdana Menteri Sheikh Hasina terhadap protes ini juga menjadi sorotan. Ia menolak pandangan yang menentang kebijakan kuota ini, dan menyatakan bahwa segala hal yang berkaitan dengan pembatalan harus diselesaikan di meja hijau. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah tetap teguh pada kebijakan kuota yang telah diberlakukan.

Pasca demonstrasi ini, Mahkamah Agung Bangladesh memutuskan untuk menangguhkan perintah kuota terbaru selama sebulan. Namun, kelompok mahasiswa terus memblokir jalan raya dan jalur kereta api utama dengan alasan masih belum setuju dengan keputusan ini. Dengan demikian, meskipun terdapat penangguhan sementara, mahasiswa tetap memperlihatkan ketegasan dalam menolak kebijakan kuota tersebut.

Selain itu, Parvez Mosharraf, seorang mahasiswa Universitas Dhaka, menegaskan bahwa mereka menginginkan keputusan eksekutif permanen dari pemerintah, yang menyatakan bahwa kuota dihapuskan, kecuali beberapa kuota untuk penyandang disabilitas dan minoritas. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih terus berjuang untuk hak-hak mereka dan menuntut keadilan dalam kebijakan ketenagakerjaan.

Demo besar-besaran di Bangladesh, terutama yang melibatkan mahasiswa, menunjukkan adanya ketegangan sosial dan politik terkait kebijakan kuota pegawai negeri. Kebijakan ini menimbulkan reaksi negatif dan protes yang menunjukkan kepedulian akan kesetaraan dan keadilan dalam akses lapangan kerja. Kondisi ini mencerminkan pentingnya mendengar aspirasi masyarakat, terutama kalangan mahasiswa yang merupakan bagian integral dalam pembentukan masa depan bangsa.