Belanda Melawan! Parlemen Setuju Kurangi Ketergantungan pada Teknologi AS

Kebijakan perang tarif yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah memicu reaksi dari berbagai belahan dunia. Dalam konteks ini, lawan-lawan AS semakin bertambah, melampaui sekedar China, Rusia, dan Iran. Negara-negara yang mulai menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan tarif Trump tidak hanya terbatas pada yang sudah disebutkan, tetapi juga mencakup Kanada, Meksiko, Uni Eropa, Inggris, Brasil, hingga Korea Selatan. Semua negara ini merasakan dampak langsung dari kebijakan yang diputuskan di Washington.

Baru-baru ini, Belanda, yang selama ini dikenal sebagai salah satu sekutu terdekat AS, mulai bersuara dengan tegas. Dalam sesi parlemen pekan ini, terdapat beberapa mosi yang disetujui yang mendorong pemerintah untuk mereduksi ketergantungan pada perusahaan perangkat lunak asal Amerika. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap perubahan hubungan antara Eropa dan AS di era Trump, dan para legislator merasakannya sebagai kebutuhan mendesak.

Salah satu dari mosi yang diajukan oleh Marieke Koekkoek, anggota parlemen Belanda, menyoroti pentingnya untuk mengajukan pertanyaan besar bagi bangsa Eropa: apakah kita nyaman menyerahkan penguasaan data kita kepada tokoh-tokoh seperti Donald Trump, Mark Zuckerberg (CEO Meta), dan Elon Musk (pemilik platform X)? Inisiatif ini menunjukkan keraguan yang semakin meningkat terhadap kontrol perusahaan-perusahaan teknologi besar AS atas data pribadi warga negara Eropa.

Selain meluncurkan platform layanan cloud yang dikelola secara mandiri, mosi tersebut juga meminta agar pemerintah Belanda untuk meninjau kembali keputusan menggunakan Amazon Web Services (AWS) untuk hosting domain internet. Para legislator menekankan perlunya menciptakan alternatif bagi perangkat lunak Amerika, serta memberikan perlakuan khusus kepada perusahaan-perusahaan Eropa dalam proses lelang publik. Permintaan ini jelas menunjukkan keinginan yang kuat untuk mengembalikan kedaulatan teknologi ke tangan Eropa.

Di luar Belanda, reaksi serupa muncul dari berbagai perusahaan teknologi Eropa yang pada waktu bersamaan mendesak Komisi Eropa untuk membentuk dana kedaulatan (sovereign fund). Tujuannya adalah untuk berinvestasi dalam inovasi teknologi Eropa, termasuk pengembangan infrastruktur cloud yang lebih mandiri. Semangat ini menunjukkan bahwa negara-negara Eropa mulai bosan dengan ketergantungan mereka pada perusahaan-perusahaan terbesar di AS, yang selama ini mendominasi pasar teknologi global.

Juru bicara Kementerian Kebijakan Ekonomi Belanda menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut terkait inisiatif ini. Namun, pandangan dari pakar teknologi Belanda, Bert Hubert, menyoroti perlunya mengurangi ketergantungan terhadap AS. Ia menyatakan bahwa langkah awal untuk menghadapi tekanan dari AS adalah dengan beralih ke teknologi yang berdaulat. Ia juga menyarankan agar pemerintah memaksa lembaga-lembaga publik untuk secara transparan melaporkan risiko yang terkait dengan ketergantungan mereka pada penyedia layanan cloud asal AS.

Menurut Hubert, dengan munculnya era "Trump 2.0", menjadi semakin jelas bahwa situasi yang ada sekarang bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Dalam konteks ini, ketidakpastian politik yang ditimbulkan oleh pemimpin AS saat ini menyebabkan banyak negara berpikir ulang tentang hubungan mereka dengan Washington. 

Salah satu isu yang diperbincangkan dalam debat parlemen adalah kemungkinan bahwa Microsoft, raksasa teknologi asal AS, akan menghentikan kerjasama dengan Pengadilan Kriminal Internasional yang berbasis di Belanda. Hal ini mencuat setelah pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi terhadap pengadilan tersebut setelah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Dengan berbagai tekanan ini, perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon dan Microsoft berada di posisi yang sulit untuk memberikan komentar, mencerminkan kompleksitas hubungan internasional yang berkaitan dengan kebijakan teknologi. Pemindahan arah strategis dari Eropa menuju kemandirian teknologi adalah hal yang penting, dan ini menandai adanya perubahan paradigma dalam cara negara-negara berinteraksi dengan kekuatan besar seperti AS.

Melihat berbagai dinamika ini, kita dapat memahami bagaimana kebijakan luar negeri AS di bawah kepemimpinan Trump tidak hanya memengaruhi hubungan dengan negara adidaya, tetapi juga berimplikasi besar bagi negara-negara sekutu. Dalam menghadapi kondisi yang tidak menentu ini, Eropa tampaknya ingin bersatu untuk mengurangi ketergantungan, memperkuat kedaulatan teknologi, dan mempertahankan integritas data warganya.