Bantuan Tunai untuk Semua Warga Korea Selatan Dimulai pada 21 Juli

Seoul - Pada tanggal 21 Juli mendatang, Korea Selatan akan memulai program distribusi bantuan tunai bagi seluruh warga negara. Inisiatif ini merupakan langkah strategis pemerintah yang bertujuan untuk merangsang konsumsi domestik di tengah tantangan ekonomi global. Pengumuman ini disampaikan pada hari Sabtu, setelah Kabinet Korea Selatan menyetujui anggaran tambahan senilai 31,8 triliun won, atau setara dengan sekitar Rp378,5 triliun, yang telah disahkan oleh Majelis Nasional pada 4 Juli lalu.

Program bantuan tunai ini menjadi bagian integral dari anggaran tambahan pertama di masa pemerintahan Presiden Lee Jae Myung. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sesuai dengan rencana tersebut, setiap warga yang tinggal di Korea Selatan hingga tanggal 18 Juni akan menerima pembayaran satu kali senilai 150 ribu won, yang setara dengan sekitar Rp1,7 juta. Pencairan dana yang luas ini dirancang untuk mendorong belanja konsumen dan memperkuat perekonomian nasional.

Tak hanya itu, untuk menambah daya dorong perekonomian, bantuan tambahan juga akan diberikan berdasarkan tingkat pendapatan. Bagi individu dari rumah tangga yang hampir miskin dan keluarga dengan status orang tua tunggal, mereka akan mendapatkan bantuan sebesar 300 ribu won (sekitar Rp3,5 juta). Sementara itu, penerima tunjangan hidup yang mendasar akan menerima bantuan yang lebih besar, yaitu sebesar 400 ribu won (sekitar Rp4,7 juta). Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa warga yang paling rentan mendapatkan dukungan yang diperlukan.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan yang berimbang antar wilayah, penduduk yang tinggal di luar Seoul, termasuk di Provinsi Gyeonggi dan Incheon, akan memperoleh tambahan 30 ribu won (sekitar Rp357.146). Selain itu, terdapat juga perhatian khusus untuk 84 komunitas pedesaan dan nelayan yang mengalami penurunan populasi. Mereka akan mendapatkan tambahan 50 ribu won (sekitar Rp525.244) sebagai bentuk dukungan khusus dari pemerintah.

Selanjutnya, pembayaran tahap kedua direncanakan berlangsung antara 22 September dan 31 Oktober. Dalam tahap ini, 90% penerima dengan pendapatan terendah akan memperoleh tambahan 100 ribu won (sekitar Rp1,1 juta). Kelayakan untuk menerima bantuan ini akan ditentukan melalui penyaringan pendapatan yang rinci, diperoleh dari premi asuransi kesehatan nasional. Kriteria untuk ini dijadwalkan akan diumumkan pada bulan September mendatang.

Menyikapi program bantuan ini, Wakil Menteri Dalam Negeri Kim Min-jae, yang memimpin tim gugus tugas antar lembaga, menyatakan, "Kami akan memastikan bahwa semua persiapan untuk peluncuran pembayaran ini dilakukan dengan matang, sehingga dapat berfungsi sebagai katalisator pemulihan ekonomi. Ini sangat penting untuk meningkatkan konsumsi dan mendukung mereka yang memang membutuhkan bantuan di tengah situasi yang penuh tantangan ini." 

Dengan langkah-langkah inovatif ini, Korea Selatan menunjukkan kesiapannya dalam menghadapi tantangan ekonomi dan berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada seluruh masyarakat demi menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.