Bangladesh Darurat: Demonstrasi dan Kekerasan Merajalela

Bangladesh masih dilanda demonstrasi besar-besaran yang telah menelan korban jiwa. Jumlah keseluruhan korban tewas telah mencapai 25 orang sejak para mahasiswa melakukan demonstrasi pada hari Senin di ibu kota Dhaka. Demonstrasi ini dilakukan sebagai protes nasional atas pemberlakuan kuota khusus anak-anak pahlawan kemerdekaan untuk bekerja sebagai pegawai negeri. Jumlah korban tewas ini disusul oleh aksi kekerasan yang semakin meluas di beberapa wilayah di Bangladesh.

Menurut laporan Associated Press, per Kamis (18/7/2024), demonstrasi tersebut terus berlanjut dengan meningkatnya kekerasan. Demonstrasi yang semula dimotori oleh mahasiswa perguruan tinggi ini akhirnya merambat ke sejumlah kota seperti Chittagong. Salah satu bentrokan terbaru antara pengunjuk rasa dengan pejabat keamanan dan aktivis partai berkuasa di wilayah Uttara Dhaka menyebabkan enam orang tewas. Sementara itu, tiga belas orang lainnya, termasuk seorang jurnalis dari portal online di Dhaka, tewas di wilayah lain ibu kota dan di tempat lain.

Berdasarkan keterangan dari portal berita Bangladesh Prothom Alo, para demonstran juga menyerang kantor pusat Televisi Bangladesh yang dikelola oleh pemerintah. Para pengunjuk rasa berhasil menerobos gerbang utama, membakar kendaraan, dan merusak fasilitas televisi tersebut. Seorang produser televisi menyatakan bahwa ia berhasil melarikan diri dengan melompati tembok, namun beberapa rekan seprofesinya terjebak di dalam gedung yang menjadi sasaran serangan.

Persoalan utama yang menjadi alasan di balik demonstrasi ini adalah pemberlakuan sistem kuota untuk penerimaan pegawai negeri. Kuota terbaru tersebut mengamanatkan 30% jabatan di pemerintahan untuk anak-anak para pejuang kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971. Selain itu, terdapat alokasi 10% untuk perempuan pegawai negeri, dan 10% untuk penduduk di distrik tertentu. Para mahasiswa merasa bahwa pemberlakuan aturan ini sangat diskriminatif dan merugikan bagi generasi muda yang cerdas dan berpotensi.

Pemimpin protes Rasel Ahmed dari Universitas Chittagong menyatakan bahwa mereka tidak akan kembali ke ruang kelas sampai permintaan mereka dipenuhi. Halimatus Sadia, seorang mahasiswi, menambahkan bahwa sistem kuota tersebut telah mengakibatkan kesulitan bagi mahasiswa yang berusaha keras dalam mencari pekerjaan yang diinginkan.

Meskipun Mahkamah Agung telah menyatakan untuk menunda sistem kuota ini dan melakukan penyelidikan lebih lanjut, kekerasan terus berlanjut di berbagai wilayah Bangladesh. Perdana Menteri Sheikh Hasina dan Menteri Hukum Anisul Huq telah mendesak para pengunjuk rasa untuk menghentikan demonstrasi dan menunggu hasil putusan pengadilan. Hasina meminta para pendemo untuk bersabar, sementara Huq menyatakan kesiapannya untuk duduk bersama para pengunjuk rasa guna memperjuangkan tuntutan mereka.

Terkait dengan aksi kekerasan yang terjadi, Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Türk, menyoroti bahwa semua tindakan kekerasan yang mematikan harus diselidiki dan pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban. Hak asasi manusia menyatakan bahwa kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai adalah hak asasi yang mendasar bagi semua individu.

Partai berkuasa di Bangladesh menyalahkan Partai Nasional Bangladesh (BNP) atas aksi demonstrasi tersebut. Polisi Dhaka bahkan telah melakukan penggerebekan terhadap markas besar partai yang dianggap bertanggung jawab atas demonstrasi ini. Sejumlah anggota sayap mahasiswa partai tersebut ditangkap, serta barang-barang berbahaya seperti bom molotov, batang kayu, dan bensin yang siap pakai berhasil ditemukan oleh polisi. Kondisi darurat di Bangladesh semakin menjadi perhatian internasional karena demonstrasi yang semakin meluas dan kekerasan yang semakin meningkat.

Penyelidikan dan audisi publik untuk menegakkan keadilan dalam kasus demonstrasi ini menjadi hal yang mutlak dilakukan. Kondisi ini memang menimbulkan keprihatinan yang mendalam karena peningkatan korban jiwa dan aksi kekerasan yang terus berlanjut. Bangladesh sebagai salah satu negara yang sedang berkembang perlu menunjukkan komitmen dan keberanian dalam menyelesaikan konflik ini secara adil dan damai. 

Keberhasilan menemukan solusi yang sesuai dengan tuntutan mahasiswa dan melindungi hak-hak asasi manusia menjadi cerminan dari kematangan politik dan kepedulian terhadap keamanan serta keadilan bagi seluruh warganya. Meskipun demikian, solusi yang diambil haruslah melalui dialog dan penyelesaian hukum yang adil tanpa meningkatkan aksi kekerasan yang merugikan kedua belah pihak.