Azerbaijan Tolak Seruan Rencana Perjanjian Damai dengan Armenia

Azerbaijan menolak seruan pejabat Armenia untuk menandatangani rancangan kesepakatan perdamaian yang sedang dibahas antara kedua negara tanpa adanya ketentuan yang belum disepakati dalam pakta tersebut. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Azerbaijan, Aykhan Hajizada dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Selasa (10/9).

Mengutip pernyataan Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan, dalam sebuah forum di ibu kota Armenia, Yerevan, Hajizada menegaskan bahwa seruan untuk menghilangkan ketentuan yang belum disepakati serta menunda penyelesaian masalah bilateral tidak dapat diterima. Menurut Hajizada, syarat utama bagi Baku untuk menandatangani perjanjian perdamaian adalah penghapusan klaim teritorial terhadap Azerbaijan dalam Konstitusi Armenia.

Hajizada menegaskan bahwa upaya untuk menyamakan konstitusi Azerbaijan dan Armenia tidak berhasil. Ia juga menilai bahwa referensi Yerevan terhadap ketentuan bahwa tidak ada pihak yang dapat mengacu pada peraturan domestiknya untuk tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian damai demi mendukung gagasan bahwa Konstitusi mereka tidak berbahaya adalah hal yang tidak berlaku.

Lebih lanjut, Hajizada mengomentari masalah keterbukaan komunikasi, menegaskan bahwa perdana menteri Armenia salah menafsirkan kewajiban yang telah mereka ambil. Ia menegaskan bahwa paragraf 9 pernyataan trilateral dengan jelas menyatakan kewajiban Armenia dan cara mengatur kontrol atas jaringan transportasi.

Azerbaijan juga menuduh Armenia memutarbalikkan kenyataan melalui klaimnya mengenai tuduhan Baku yang menghalangi kembalinya para pengungsi dan pengungsi internal, serta klaim mengenai tidak kembalinya tawanan perang dan pembersihan etnis warga Armenia setempat. "Kami meminta pihak Armenia, yang terus menggunakan retorika fitnah agresif terhadap negara kami melalui berbagai platform, untuk berhenti membuat pernyataan yang merusak prospek perdamaian," tambah Hajizada.

Sementara itu, pejabat Armenia belum memberikan komentar terkait pernyataan tersebut. Hubungan Baku dan Yerevan telah mengalami ketegangan sejak 1991, ketika militer Armenia menduduki Karabakh, sebuah wilayah yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan, dan tujuh wilayah sekitarnya. Sebagian besar wilayah tersebut dibebaskan oleh Azerbaijan selama perang 44 hari pada musim gugur 2020 yang berakhir setelah kesepakatan perdamaian yang dimediasi Rusia. Kesepakatan ini membuka jalan normalisasi dan penandaan batas antara kedua negara.

Pada September 2023, Azerbaijan menetapkan kedaulatan penuh di Karabakh setelah operasi anti-teroris, di mana pasukan separatis di wilayah tersebut menyerah.