Arab Saudi Tegaskan Tak Akan Normalisasi dengan Israel Tanpa Solusi Dua Negara

Pemerintah Arab Saudi menyatakan dengan tegas bahwa pihaknya tidak akan menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Israel sebelum terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan berakhirnya konflik berdarah di Jalur Gaza. Sikap tegas tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, di New York, Senin (28/7). Keduanya hadir dalam pertemuan tingkat tinggi internasional yang membahas upaya konkret menuju realisasi solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina.

Pangeran Faisal menegaskan bahwa bagi Kerajaan Arab Saudi, pengakuan terhadap Israel tidak bisa dilepaskan dari syarat utama yaitu terbentuknya negara Palestina yang berdaulat dan berfungsi secara penuh. Ia menambahkan bahwa Arab Saudi memandang penting adanya langkah nyata dalam penghentian kekerasan di Gaza sebelum membicarakan langkah-langkah menuju normalisasi. “Kami tidak bisa membicarakan normalisasi hubungan di tengah situasi kemanusiaan yang memburuk, kematian yang terus meningkat, dan penderitaan rakyat Gaza yang belum terselesaikan,” ujarnya.

Sikap ini sekaligus menjadi pernyataan paling eksplisit dari Riyadh dalam beberapa tahun terakhir, yang secara langsung mengaitkan kemungkinan normalisasi hubungan dengan Israel terhadap kemajuan penyelesaian konflik melalui pendekatan solusi dua negara. Arab Saudi menyampaikan bahwa tanpa penyelesaian isu Palestina secara adil dan menyeluruh, maka tidak akan ada ruang diplomatik yang terbuka untuk kerja sama resmi dengan Israel. Penegasan ini juga menunjukkan konsistensi Arab Saudi yang menolak tekanan internasional untuk bergabung dalam Abraham Accords—kesepakatan diplomatik yang sebelumnya melibatkan Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko dalam menjalin hubungan dengan Israel sejak 2020.

Lebih lanjut, Pangeran Faisal menyampaikan bahwa dunia internasional harus mengambil langkah lebih proaktif untuk menghentikan penjajahan dan kekerasan Israel terhadap rakyat Palestina. Ia mendorong Dewan Keamanan PBB untuk segera melaksanakan resolusi-resolusi yang telah lama ditunda dan mempercepat realisasi negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sesuai dengan garis perbatasan tahun 1967. "Jika komunitas global ingin melihat stabilitas di kawasan Timur Tengah, maka keadilan bagi rakyat Palestina harus menjadi prioritas utama," tegasnya.

Pernyataan Arab Saudi ini mendapat sambutan positif dari beberapa negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) serta kelompok negara non-blok, yang menyuarakan dukungan terhadap solusi dua negara dan penghentian agresi militer di Gaza. Dengan lebih dari 38 ribu korban jiwa selama konflik yang berkepanjangan ini, terutama dalam agresi terakhir Israel sejak Oktober 2023, tekanan internasional terhadap Israel kian meningkat. Arab Saudi, dengan peran strategisnya di kawasan dan dunia Islam, tampak akan terus memainkan peran sentral dalam memperjuangkan solusi yang adil dan bermartabat bagi rakyat Palestina.