Terungkap! Negara Paling Bersih dari Korupsi di 2024, Bagaimana Indonesia?

Korupsi masih menjadi salah satu permasalahan global yang sulit diberantas. Setiap tahunnya, Transparency International merilis Corruption Perceptions Index (CPI) untuk menilai tingkat korupsi di sektor publik di berbagai negara.

Pada tahun 2024, laporan ini kembali mengungkap fakta bahwa korupsi tidak hanya menghambat pembangunan ekonomi, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi demokrasi, stabilitas politik, dan bahkan upaya melawan krisis iklim.

Korupsi: Ancaman Serius bagi Dunia

Korupsi berdampak luas pada berbagai sektor, termasuk lingkungan. Laporan terbaru menunjukkan bahwa praktik korupsi dapat menghambat upaya mengurangi emisi karbon dan mengatasi dampak perubahan iklim. Dengan kata lain, negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi cenderung mengalami kesulitan dalam menerapkan kebijakan lingkungan yang efektif.

CPI 2024 menilai 180 negara dan wilayah berdasarkan persepsi publik terhadap korupsi dalam pemerintahan, dengan skala skor dari 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Negara-negara dengan skor tinggi menunjukkan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, sedangkan negara dengan skor rendah cenderung memiliki masalah korupsi yang parah.

Menurut François Valérian, Chair of Transparency International, korupsi bukan hanya menghambat pembangunan, tetapi juga menyebabkan ketidakstabilan politik serta pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya soal etika, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat secara luas.

Negara Paling Bersih dari Korupsi di 2024

Dalam laporan CPI 2024, Denmark kembali menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah, dengan skor 90. Finlandia dan Singapura menyusul di posisi kedua dan ketiga dengan skor masing-masing 88 dan 84.

Berikut adalah daftar 10 negara paling bersih dari korupsi berdasarkan CPI 2024:


Denmark – Skor 90
Finlandia – Skor 88
Singapura – Skor 84
Selandia Baru – Skor 83
Luksemburg – Skor 81
Norwegia – Skor 81
Swiss – Skor 81
Swedia – Skor 80
Belanda – Skor 78
Australia – Skor 77


Keberhasilan negara-negara ini dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang baik, hukum yang kuat, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan berperan besar dalam menekan tingkat korupsi.

Bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia masih berjuang untuk meningkatkan skor dalam CPI. Beberapa tahun terakhir, skor Indonesia cenderung stagnan, yang menandakan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih menghadapi berbagai tantangan.

Beberapa faktor yang menghambat perbaikan skor CPI Indonesia meliputi lemahnya penegakan hukum, korupsi di sektor birokrasi, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Selain itu, intervensi politik dalam sistem peradilan juga menjadi salah satu penyebab utama sulitnya pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Untuk memperbaiki skor CPI, Indonesia perlu melakukan langkah-langkah konkret seperti memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana publik, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemerintahan.

Dampak Korupsi yang Harus Diwaspadai

Korupsi bukan hanya merugikan ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Negara dengan tingkat korupsi tinggi sering kali menghadapi masalah seperti:


Kualitas layanan publik yang buruk, termasuk pendidikan dan kesehatan.
Ketimpangan ekonomi yang semakin lebar karena sumber daya negara lebih banyak dinikmati oleh segelintir elite.
Investasi asing yang menurun, karena perusahaan enggan berbisnis di negara dengan birokrasi yang korup.
Penegakan hukum yang lemah, membuat pelaku kejahatan sulit dijerat.


Kesimpulan

Laporan CPI 2024 kembali menegaskan bahwa korupsi masih menjadi tantangan utama bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Meski ada negara-negara yang berhasil menjaga tingkat transparansi tinggi, masih banyak negara lain yang berjuang untuk mengatasi praktik korupsi yang mengakar.

Pemberantasan korupsi membutuhkan upaya bersama dari pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Dengan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang ketat, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan skor CPI dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dari korupsi.