Proyek Staregis Nasional hingga Pedagang Es Teh Kena Palak Ormas, Pemerintah Harus Apa?

Ormas yang diduga melakukan aksi premanisme kini tak hanya mengganggu pelaku UMKM tetapi juga proyek strategis nasional. Fenomena ini semakin meresahkan, karena keberadaan ormas tersebut tidak hanya mengintimidasi pelaku usaha kecil, tetapi juga mengancam kelangsungan proyek-proyek yang mengedepankan investasi dan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Dari pedagang es teh hingga proyek investasi triliunan rupiah, semua tak luput dari pemalakan ormas.

Dewasa ini, banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi korban pemalakan ormas. Mereka yang biasanya mengandalkan penghasilan harian untuk memenuhi kebutuhan hidup, tiba-tiba harus membayar 'uang perlindungan' kepada ormas tertentu agar usaha mereka tidak diganggu. Salah satu contohnya adalah seorang pedagang es teh yang harus memberikan sejumlah uang setiap minggu kepada ormas setempat. Situasi ini jelas membuat para pedagang tertekan dan hampir tidak ada jalan keluar untuk menghadapi intimidasi tersebut.

Di sisi lain, proyek strategis nasional yang seharusnya menjadi pendorong ekonomi negara kini berada dalam ancaman serupa. Investasi triliunan rupiah yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur dan menciptakan lapangan pekerjaan ternyata tidak bisa lepas dari praktik pemalakan ini. Pengembang proyek sering kali dihadapkan pada tuntutan dari ormas yang meminta imbalan untuk "memfasilitasi" kelancaran proyek. Hal ini tentu menambah biaya dan dapat menghambat akselerasi pembangunan yang seharusnya menjadi prioritas negara.

Dampak dari pemalakan ini tidak hanya terasa di level individu maupun perusahaan, tetapi juga berdampak luas pada perekonomian bangsa. Ketika proyek strategis terhambat dan pelaku UMKM terpaksa menutup usaha, maka lapangan pekerjaan akan berkurang, dan pendapatan pajak negara pun akan menurun. Konsekuensi ini menciptakan lingkaran setan di mana kegiatan ekonomi menjadi stagnant, melemahkan daya saing nasional di mata investor.

Masyarakat pun mulai bersuara. Ada sebagian yang berani melaporkan praktik kepemalakan kepada pihak berwenang, namun banyak juga yang memilih untuk diam karena takut akan pembalasan dari ormas tersebut. Mentalitas ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan penegak hukum. Pemerintah perlu memberikan perlindungan yang lebih kepada masyarakat, terutama yang terlibat dalam usaha kecil dan proyek-proyek strategis. Penegakan hukum yang tegas terhadap ormas yang melakukan pemalakan sangatlah penting agar tercipta suasana kondusif bagi pelaku usaha.

Di era digital saat ini, informasi tentang aksi premanisme kian mudah tersebar luas melalui media sosial. Hal ini memberikan tekanan tambahan bagi pemerintah untuk bertindak lebih cepat dan transparan dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Dalam konteks ini, peningkatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi kunci untuk memberantas praktik premanisme yang merugikan banyak pihak.

Pendidikan masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai warga negara juga perlu dilakukan. Pelaku UMKM dan masyarakat umum harus memahami bahwa mereka berhak untuk menjalankan usaha tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari pihak manapun, termasuk ormas. Pendidikan ini diharapkan dapat membangkitkan keberanian untuk melapor dan berjuang melawan segala bentuk pemalakan yang terjadi.

Dengan melihat kompleksitas permasalahan ini, pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah strategis dan terukur untuk menanggulangi serta mencegah aksi premanisme. Keberlanjutan proyek strategis dan keselamatan pelaku UMKM adalah tanggung jawab bersama yang tidak bisa diabaikan.