KPK Tidak Akan Mengusut Pembelian Robot Oleh Polri: Ada Apa?

Jakarta, 2025 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak akan mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan robot berbentuk manusia dan anjing oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), meskipun publik dan netizen ramai mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas proyek tersebut.

Robot Rp 3 Miliar vs Harga Pasar

Pengadaan robot polisi — yang terdiri dari robot humanoid dan robot anjing (robotic dog) — dikabarkan menelan anggaran hingga Rp 3 miliar. Namun, warganet dengan cepat membongkar spesifikasi produk yang disebutkan dalam tayangan dan rilis resmi, dan menemukan bahwa produk serupa banyak tersedia di pasar global dengan harga jauh lebih murah, yaitu antara Rp 300–400 juta per unit.

Beberapa pengamat teknologi bahkan menyebut bahwa robot-robot yang ditampilkan bukanlah perangkat dengan kecerdasan buatan canggih, melainkan sekadar sistem kendali jarak jauh dengan fitur terbatas, yang dinilai tidak sebanding dengan nilai pengadaan.

Publik: Transparansi Harusnya Berlaku untuk Semua

Pernyataan ini langsung menuai respons kritis dari masyarakat sipil, LSM antikorupsi, hingga pengamat kebijakan publik. Mereka menilai bahwa dana publik tetap harus diawasi, siapapun instansi pelaksananya. Jika terjadi penggelembungan harga atau spesifikasi tidak sesuai, maka tetap patut ditelusuri, apalagi jika melibatkan anggaran miliaran rupiah.

Bahkan ada yang menyindir bahwa "kalau bukan KPK yang turun tangan, lalu siapa lagi yang bisa memastikan bahwa uang rakyat tidak disalahgunakan?"

Isu Lama: Mark-Up dalam Pengadaan Teknologi

Kasus ini mengingatkan publik pada pola yang sudah sering terjadi: pengadaan teknologi dengan nilai fantastis namun spesifikasi seadanya. Isu “mark-up” alias penggelembungan harga dalam pengadaan masih menjadi PR besar dalam tata kelola anggaran negara.

Jika lembaga penegak hukum sekalipun lolos dari pengawasan atas nama otonomi, maka dikhawatirkan praktik serupa akan terus berulang di berbagai instansi lain.

Meskipun KPK memilih tidak turun tangan dalam kasus pembelian robot oleh Polri, publik tetap punya peran untuk mengawasi, menyuarakan, dan mendesak transparansi dalam setiap penggunaan dana negara.

Karena dalam demokrasi yang sehat, kekuasaan tidak pernah boleh bebas dari pertanggungjawaban.