Jawa Barat dan Jakarta Darurat Judi Online Anak, Ribuan Remaja Terlibat Transaksi Miliaran Rupiah

Tampang.com | Fenomena judi online di kalangan anak dan remaja Indonesia kini makin mengkhawatirkan. Berdasarkan data terbaru dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jawa Barat dan Jakarta menjadi dua wilayah dengan jumlah kasus tertinggi yang melibatkan anak usia 10 hingga 20 tahun.


Jawa Barat Tertinggi Secara Nasional, 41.000 Anak Terlibat

Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, membeberkan bahwa di Jawa Barat, setidaknya 41.000 anak telah terlibat dalam aktivitas judi online. Tak tanggung-tanggung, nilai transaksi dari wilayah ini diperkirakan mencapai Rp 49,8 miliar, menjadikannya sebagai provinsi dengan jumlah kasus judi online anak terbanyak di Indonesia.


Jakarta Barat Paling Rawan di Ibukota, Transaksi Capai Rp 9 Miliar

Di tingkat kota, Jakarta Barat mencatatkan jumlah pemain judi online anak terbanyak, yakni sekitar 4.300 anak. Dari jumlah itu, nilai transaksinya mencapai sekitar Rp 9 miliar. Wilayah paling rawan di Jakarta Barat adalah Kecamatan Cengkareng, sedangkan di luar Jakarta, Karawaci (Tangerang) mencatat nilai transaksi tertinggi hampir Rp 5 miliar.


Angka Nasional Mengejutkan: 197.954 Anak Terlibat, Total Transaksi Rp 293,4 Miliar

Secara keseluruhan, PPATK mengungkap bahwa sebanyak 197.954 anak usia 11 hingga 19 tahun telah melakukan transaksi terkait judi online di berbagai daerah Indonesia. Nilai transaksinya mencapai angka fantastis, yaitu Rp 293,4 miliar.


Pemprov Jabar: Orang Tua dan Sekolah Harus Bergerak

Menanggapi data mengejutkan tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menekankan pentingnya edukasi dari keluarga dan lingkungan sekolah.


“Anak-anak harus diberikan pemahaman tentang bahaya judi online. Peran keluarga dan guru sangat krusial dalam mencegah mereka terjerumus,” ujar Bey.


Ia juga memperingatkan bahwa banyak kasus judi online berakhir dengan pinjaman online ilegal, yang memperburuk dampak sosial dan finansial bagi anak dan keluarganya.


KPAI: Perlindungan Anak Harus Jadi Prioritas

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah, turut menyerukan tindakan tegas dari pemerintah.


“Langkah penindakan hukum terhadap pelaku penyelenggara judi sangat penting, tetapi pemulihan psikologis anak-anak yang sudah terjerat juga harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.



Pemerintah Terus Berupaya, Tapi Perlu Sinergi Semua Pihak

Pemerintah pusat sejauh ini telah berupaya memberantas judi online dengan:



Memblokir situs-situs judi ilegal


Menggandeng operator seluler untuk membatasi transfer pulsa mencurigakan


Meningkatkan literasi digital di masyarakat



Namun, para pakar sepakat bahwa perlindungan terhadap anak dan remaja memerlukan kerja sama lintas sektor, melibatkan pemerintah, sekolah, orang tua, dan komunitas masyarakat.


Judi online bukan sekadar isu teknologi, tapi juga darurat perlindungan anak. Sudah saatnya seluruh elemen bangsa bergerak bersama sebelum generasi muda kita semakin dalam terjerat bahaya digital ini.