Erick Thohir: Dorong Investigasi terhadap Pegawai Telkom yang Diduga menjadi Penyebab Gangguan Server PDN

Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir, mendorong dilakukannya investigasi di PT Telkom perihal indikasi penyebab serangan siber ransomware di server Pusat Data Nasional (PDN). “Kalau ada yang tak kompeten ya copot, termasuk yang tadi ada indikasi kalau pegawai PT Telkom itu saya mendorong investigasi, audit,” katanya di kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Erick Thohir juga menanggapi dampak fenomena serangan siber ransomware hingga Dirjen Aplikasi Informatika atau Aptika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengundurkan diri dari jabatannya. “Kemarin juga sudah mundur Dirjen-nya dari Kominfo. Saya dukung kebijakan Pak Hadi (Menkopolhukam) dalam mengoreksi pihak tak berkompeten. Itu sesuai arahan presiden,” kata Erick.

Sebelumnya, dalam rapat di Komisi I DPR, Meutya Hafid selaku ketua mengaku mendapatkan informasi adanya kelalaian dari pegawai PT Telkom yang mengakibatkan sistem PDNS di Surabaya diretas. Dalam rapat, Kemenkominfo dan BSSN dituntut untuk menyampaikan penjelasan mengenai serangan PDN yang membuat layanan publik lumpuh.

Direktur Network & IT Solution Telkom Group, Herlan Wijanarko, mengatakan masih menunggu hasil audit forensik dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Meutya Hafid meminta Kemenkominfo dan BSSN untuk membentuk satuan tugas (satgas) nasional perlindungan keamanan siber PDN guna mencegah serangan siber di masa depan.

Satgas tersebut nantinya bertanggung jawab atas perlindungan keamanan siber PDN. Dia menyebutkan, dalam menjalankan fungsinya, satgas tersebut melakukan pembaruan sistem perangkat lunak secara berkala, mengadopsi teknologi keamanan siber terkini, menerapkan pendekatan proaktif dan berlapis dalam meningkatkan sistem keamanan siber, serta melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap protokol keamanan yang ada.

Komisi I DPR RI juga meminta Kominfo dan BSSN membentuk crisis center terpadu yang berfungsi sebagai pusat bantuan (helpdesk) dan memberikan informasi berkala mengenai perkembangan penanganan dan pemulihan sistem pelayanan publik yang terdampak serangan ransomware. “Jadi publik harus selalu terinformasikan,” ucap Meutya.

Erick Thohir, selaku Menteri BUMN, menyoroti indikasi kelalaian dari sebagian pegawai PT Telkom dalam menghadapi serangan siber yang menyerang server Pusat Data Nasional (PDN). Dalam sebuah pernyataan, Erick mendorong pihak terkait untuk melakukan investigasi dan audit terhadap pegawai yang diduga tidak kompeten dalam menjaga keamanan sistem informasi perusahaan.

Menanggapi dampak serangan siber ransomware, Erick juga memberikan dukungan terhadap kebijakan untuk mengoreksi pihak yang tidak berkompeten, termasuk di antaranya adalah pengunduran diri Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo. Menurutnya, langkah ini sesuai dengan arahan presiden untuk menindaklanjuti indikasi ketidakberhasilan dalam menjaga keamanan informasi nasional.

Dalam rapat di Komisi I DPR, terungkap adanya informasi mengenai kelalaian dari pegawai PT Telkom yang memungkinkan sistem PDNS di Surabaya diretas. Hal ini menimbulkan seriusnya dampak dari serangan PDN yang mengganggu layanan publik. Sebagai tindak lanjut, Kemenkominfo dan BSSN diminta untuk memberikan penjelasan terkait serangan PDN dan tindakan apa yang akan diambil untuk memulihkan kembali sistem pelayanan publik.

Dalam konteks ini, Direktur Network & IT Solution Telkom Group, Herlan Wijanarko, menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu hasil audit forensik dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Di sisi lain, Meutya Hafid, ketua Komisi I DPR, menekankan pentingnya membentuk satuan tugas nasional perlindungan keamanan siber PDN yang bertanggung jawab atas mengamankan sistem PDN dari serangan siber di masa depan.

Satgas tersebut diharapkan dapat secara proaktif melakukan pembaruan sistem perangkat lunak secara berkala, mengimplementasikan teknologi keamanan siber terkini, menerapkan pendekatan proaktif dan berlapis dalam sistem keamanan siber, serta melakukan evaluasi yang berkelanjutan terhadap protokol keamanan yang ada.

Selain itu, Komisi I DPR RI juga menyarankan Kemenkominfo dan BSSN untuk membentuk crisis center terpadu yang bertujuan sebagai pusat bantuan (helpdesk) dan memberikan informasi periodik mengenai cara menangani dan memulihkan sistem pelayanan publik yang terdampak serangan ransomware. Hal ini diharapkan dapat memberikan tanggapan yang cepat dan komprehensif kepada publik terkait permasalahan serangan siber yang terjadi.