Brutalnya Pembunuhan Danramil Aradide Oleh OPM, Membahayakan Perdamaian di Papua
Tanggal: 13 Apr 2024 17:19 wib.
Pernyataan Mabes TNI mengecam perbuatan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap Letda Infanteri Oktavianus Sogorlay (OS), yang juga menjabat sebagai Danramil 1703-04/Aradide, disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang tidak bisa ditolerir.
Aksi kejam yang dilakukan oleh anggota teroris OPM terhadap Letda Oktavianus termasuk menembak hingga menebas kepala korban menggunakan parang, telah disoroti oleh Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen Nugraha Gumilar, pada Jumat, 12 April 2024. Menurutnya, tindakan tersebut adalah sebuah pelanggaran HAM berat yang harus mendapat perhatian serius.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen Nugraha Gumilar menegaskan bahwa tindakan keji OPM telah merusak perdamaian yang telah dibangun di daerah Papua, dan hal tersebut tentu akan berdampak pada program percepatan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah.
Pemakaman jenazah Letda Inf OS sudah dilakukan, dan situasi di Painai, Papua saat ini dikatakan konduktif oleh Mayjen Gumilar. Aparat keamanan TNI dan Polri juga sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku biadab OPM.
Sebelumnya, seorang perwira TNI, Letda Inf Oktavianus atau Danramil 1703-04/Aradide gugur lantaran ditembak oleh gerombolan OPM atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Aksi keji OPM terhadap korban itu dilakukan di daerah Pasir Putih, Distrik Aradide, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada Kamis, 11 April 2024.
Kapendam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Candra Kurniawan mengungkapkan bahwa para pelaku penyerangan dan penembakan ini adalah gerombolan OPM. Kejadian tragis ini berawal saat korban keluar dari Makoramil 1703-4/Aradide pada Rabu sore, namun hingga Kamis pagi korban tak kunjung kembali. Hal ini memicu pihak militer melakukan pencarian hingga akhirnya jasad Letda Oktavianus ditemukan dalam kondisi yang sangat mengejutkan.
Pada akhirnya, tindakan brutal OPM ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam terhadap perdamaian di Papua. Perlu adanya tindakan tegas dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan aparat keamanan untuk mengatasi ancaman ini. Data-data lebih lanjut tentang konsekuensi dari kekerasan sehingga menjadikannya konteks yang lebih luas dapat menambah kejelasan dari artikel ini. Penekanan pada perlunya pencegahan tindakan serupa di masa depan juga dapat memberi dampak positif dalam upaya penghormatan terhadap hak asasi manusia.