Trump Stop Pasokan Obat HIV, Malaria, dan TBC Untuk Negara Miskin di Seluruh Dunia

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali membuat keputusan kontroversial dengan menghentikan pasokan obat HIV, malaria, TBC, serta perlengkapan medis bayi untuk negara-negara yang selama ini menerima bantuan dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).

Kebijakan ini menjadi bagian dari pembekuan bantuan luar negeri AS yang diterapkan sejak Trump resmi menjabat kembali pada 20 Januari 2025. Keputusan ini menuai kritik tajam dari berbagai organisasi kemanusiaan dan lembaga kesehatan global.

Penghentian pasokan ini berpotensi menimbulkan krisis kesehatan global, terutama di negara-negara berkembang yang selama ini bergantung pada bantuan USAID untuk menangani penyakit menular.

Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), bantuan AS selama ini telah menyelamatkan jutaan nyawa dengan menyediakan antiretroviral (ARV) untuk penderita HIV/AIDS, obat malaria, serta terapi untuk pasien tuberkulosis (TBC).

Seorang pejabat kesehatan dari Afrika Selatan, yang merupakan salah satu penerima utama bantuan USAID, menyebut keputusan Trump ini akan memperburuk kondisi kesehatan masyarakat di negaranya.

"Kami sangat bergantung pada bantuan obat dari AS. Jika pasokan dihentikan, jutaan pasien berisiko kehilangan nyawa karena tidak mendapatkan pengobatan yang mereka butuhkan," ujarnya.

Menurut pernyataan Gedung Putih, penghentian bantuan ini sejalan dengan kebijakan baru Trump yang lebih menitikberatkan anggaran pada kepentingan domestik AS. Trump juga menegaskan bahwa bantuan luar negeri bukanlah prioritas utama pemerintahannya.

"Selama ini, AS telah menghabiskan miliaran dolar untuk membantu negara lain. Sekarang saatnya kita fokus pada kepentingan rakyat Amerika," kata Trump dalam konferensi pers.

Namun, para pengkritik menilai bahwa kebijakan ini justru akan memperburuk citra AS di dunia internasional, terutama dalam hal kemanusiaan dan kesehatan global.

Keputusan ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk WHO, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan organisasi kemanusiaan global.

Direktur Eksekutif UNAIDS, Winnie Byanyima, menyebut kebijakan Trump sebagai tindakan tidak berperikemanusiaan.

"Ini adalah keputusan yang mengancam nyawa jutaan orang di negara-negara miskin. Kami mendesak pemerintah AS untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini," ujar Byanyima.

Bahkan, Uni Eropa dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk menggantikan peran AS dalam pendanaan bantuan kesehatan global agar dampak kebijakan ini bisa diminimalkan.

Penghentian pasokan obat HIV, malaria, dan TBC oleh pemerintahan Trump merupakan pukulan besar bagi negara-negara berkembang yang bergantung pada bantuan USAID. Keputusan ini juga menuai kritik dari komunitas internasional yang menilai bahwa AS telah mengabaikan tanggung jawab kemanusiaan globalnya.

Kini, dunia menghadapi tantangan besar dalam mencari solusi untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh AS, agar program kesehatan global tetap berjalan dan jutaan pasien tetap mendapatkan pengobatan yang mereka butuhkan.