Surat Terbuka Profesor untuk Presiden: Sorotan Tajam pada Kinerja Menkes Budi Gunadi Sadikin

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjadi sasaran kritik dari tujuh profesor kesehatan lewat surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.

Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa yang terdiri dari Djohansjah Marzoeki, Sukman Tulus Putra, Menaldi Rasmin, Muchtaruddin Mansyur, Zainal Muttaqin, Andi Asadul Islam, dan Hardyanto Soebono, menyinggung permasalahan kondisi kesehatan masyarakat, ketidakharmonisan antara Menkes Budi Gunadi Sadikin dengan organisasi profesi kesehatan. Surat terbuka ini menggarisbawahi isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian segera.

Menurut prof. Djohansjah Marzoeki, salah satu anggota aliansi, disharmoni serius antara Menteri Kesehatan dengan organisasi profesi kesehatan, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), menjadi sorotan utama.

Ketidakharmonisan ini berdampak pada kurangnya komunikasi, kerja sama, dan inklusifitas antara keduanya, serta menciptakan kondisi tidak kondusif bagi dunia kesehatan Indonesia.

Lebih lanjut, dalam surat terbuka itu juga disinggung mengenai profil kesehatan masyarakat yang belum memuaskan, terutama dalam menghadapi penyakit menular seperti tuberkulosis, HIV/AIDS, malaria, dan demam berdarah.

Profil kesehatan yang lemah ini dinyatakan sebagai ancaman serius bagi ketahanan kesehatan bangsa, terutama jika dibandingkan dengan angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan angka harapan hidup yang masih tertinggal di tingkat ASEAN.

Tak hanya itu, kritik juga ditujukan pada pihak Kementerian Kesehatan terlalu fokus pada proyek-proyek mercusuar seperti pengadaan ratusan laboratorium kateterisasi (Cath-lab) dan proyek genomik, yang dinilai tidak pro-rakyat dan lebih berorientasi pada kelompok tertentu.

Selain itu, campur tangan Kementerian Kesehatan dalam ranah profesi juga menimbulkan ketegangan, terutama terkait pembentukan kolegium secara sepihak.

Kritik terakhir yang disampaikan adalah mengenai krisis kepemimpinan berbasis keahlian di bidang kesehatan. Para profesor menilai bahwa kepemimpinan bidang kesehatan dipegang oleh pejabat yang tidak memiliki wawasan maupun pengalaman yang memadai di bidang kesehatan.

Mereka menyoroti perlunya seorang Menteri Kesehatan yang memiliki pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman yang mendalam di bidang kesehatan agar kebijakan yang diambil dapat lebih komprehensif dan berbasis kebutuhan nyata.

Menanggapi surat terbuka tersebut, Kementerian Kesehatan memberikan klarifikasi terkait beberapa pernyataan yang disampaikan oleh aliansi profesor tersebut, termasuk soal ketidakharmonisan antara Menkes Budi Gunadi Sadikin dengan organisasi profesi kesehatan.

Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa UU Kesehatan No 17 tahun 2023 justru menghilangkan liberalisasi sektor kesehatan yang sebelumnya disetir oleh organisasi massa dan individu tertentu, serta memastikan perlindungan kepada masyarakat.

Menyikapi banyaknya proyek-proyek mercusuar yang dianggap tidak pro-rakyat, Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa semua perubahan yang dilakukan saat ini bertujuan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, dan demi melindungi kepentingan masyarakat.

Kementerian Kesehatan juga mengakui adanya pihak dari tenaga medis atau tenaga kesehatan yang menggugat pemerintah terkait kebijakan-kebijakan tersebut.

Dari sudut pandang para profesor, kritik yang disampaikan dalam surat terbuka tersebut menunjukkan adanya keprihatinan mendalam terhadap kondisi kesehatan masyarakat dan hubungan antara Kementerian Kesehatan dengan organisasi profesi kesehatan.

Keselarasan antara Kementerian Kesehatan dan organisasi profesi kesehatan sangatlah penting untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi dunia kesehatan Indonesia. Meskipun kritik yang disampaikan itu bertujuan untuk perbaikan, perlu adanya dialog terbuka antara kedua belah pihak untuk menemukan solusi yang terbaik guna mendukung pembangunan kesehatan di Indonesia.