RS Rujukan Penuh, BPJS Tak Tertampung? Sistem Kesehatan Kita Sedang Kewalahan

Tampang.com | Keluhan masyarakat atas sulitnya mendapatkan layanan kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan kembali meningkat. Di banyak rumah sakit rujukan utama, antrean pasien membludak, bahkan beberapa RS membatasi kuota harian peserta BPJS. Apakah ini sinyal bahwa sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai kewalahan?

Antrean Mengular, Waktu Tunggu Berhari-hari

Di sejumlah rumah sakit besar, pasien mengaku harus datang sejak subuh untuk mendapatkan nomor antrean layanan poli. Bahkan ada yang baru bisa mendapat jadwal pemeriksaan satu hingga dua minggu kemudian.

“Datang jam 4 pagi, nomor antrean sudah puluhan. Itu pun belum tentu dilayani hari itu,” ujar Agus, warga Bekasi yang mengantar ibunya berobat ke RS rujukan JKN.

Kuota Harian dan ‘Tutup Pasien’ Jadi Fenomena Baru

Beberapa rumah sakit membatasi jumlah pasien BPJS setiap harinya. Begitu kuota terpenuhi, pendaftaran ditutup dan pasien diminta datang kembali esok hari. Ini membuat banyak pasien merasa dipinggirkan.

“Kalau bukan pasien umum, kami dibilang harus sabar. Padahal kami juga bayar iuran tiap bulan,” kata Siti, peserta BPJS kelas 3.

Tekanan Bertambah, Nakes Kewalahan

Kondisi ini tak hanya memukul pasien, tapi juga para tenaga kesehatan. Dokter dan perawat menghadapi tekanan kerja berlebih, terutama di rumah sakit rujukan yang menerima limpahan dari puskesmas dan klinik tingkat pertama.

“Satu dokter bisa tangani ratusan pasien dalam sehari. Kondisi ini tak ideal untuk layanan yang berkualitas,” ujar dr. Aldino, dokter spesialis penyakit dalam di Jakarta Timur.

Kelebihan Beban atau Salah Kelola Sistem?

Para pengamat menilai bahwa akar persoalan bukan hanya pada banyaknya pasien, tetapi distribusi fasilitas dan SDM kesehatan yang belum merata. RS kecil minim alat dan dokter spesialis, sehingga masyarakat tetap menyerbu RS besar.

“Kita bukan kekurangan RS, tapi terlalu sentralistik. Semua diarahkan ke RS besar yang akhirnya overload,” kata Prof. Linda Roesli, pakar kebijakan kesehatan dari UGM.

Langkah Solutif: Desentralisasi dan Perbaikan Sistem Rujukan

Pemerintah didesak untuk memperbaiki sistem rujukan BPJS, memperkuat faskes tingkat pertama, dan memperluas kapasitas RS tipe B dan C di daerah.

“Sistem harus dibuat efisien. Jangan sampai masyarakat menderita hanya karena sistem tak sanggup melayani,” tambah Linda.