Puskesmas Masih Jadi Andalan, Tapi Pelayanan Sering Tak Maksimal

Tampang.com | Meski digadang sebagai ujung tombak sistem kesehatan nasional, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di berbagai daerah masih menyimpan segudang persoalan klasik: antrian panjang, obat tidak tersedia, hingga minimnya kehadiran dokter umum. Kondisi ini memengaruhi kualitas layanan bagi jutaan warga, khususnya di wilayah urban padat dan desa terpencil.

Realita di Lapangan: Warga Mengeluh, Petugas Kewalahan
Di salah satu Puskesmas di Bogor Timur, warga harus datang sejak pukul 5 pagi demi mendapat antrean. “Kalau datang jam 7, udah dapat nomor 80 ke atas,” ujar Bu Yani (53), pasien penderita hipertensi. Keluhan serupa muncul dari warga Medan dan Jakarta Utara: waktu tunggu terlalu lama, padahal hanya untuk pemeriksaan ringan.

Obat Sering Tidak Tersedia
Masalah lain yang kerap muncul adalah stok obat yang kosong. Banyak pasien yang akhirnya diarahkan membeli di apotek luar dengan biaya mandiri, padahal sebagian besar mereka adalah peserta BPJS Kesehatan kelas III. Hal ini berbanding terbalik dengan fungsi Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang seharusnya memberikan layanan obat dasar secara gratis.

Dokter Umum dan Spesialis Terbatas
Data Kemenkes per April 2025 menunjukkan bahwa rasio dokter umum di Puskesmas masih di bawah standar WHO. Beberapa Puskesmas bahkan hanya memiliki satu dokter yang harus menangani ratusan pasien setiap harinya. “Ada hari tertentu kami tidak bisa datang karena harus ikut pelatihan atau dinas luar,” ujar salah satu dokter Puskesmas di Jakarta.

Masalah Struktural dan Anggaran
Ombudsman RI menilai bahwa lemahnya pelayanan di Puskesmas seringkali terkait keterbatasan anggaran daerah, sistem distribusi logistik yang lambat, dan rendahnya insentif tenaga medis. Padahal, dengan beban kerja yang tinggi dan tuntutan pelayanan maksimal, sistem pendukung yang buruk akan makin memperparah kualitas layanan.

Solusi dan Perbaikan yang Mendesak
Perbaikan bisa dimulai dari digitalisasi sistem antrean, penambahan tenaga medis melalui skema penugasan berbasis insentif, hingga penguatan pasokan obat berbasis data real-time. Pemerintah daerah dan pusat perlu bekerja lebih sinkron agar Puskesmas bisa benar-benar menjadi tempat layanan kesehatan dasar yang adil dan terjangkau.

Kesimpulan
Puskesmas adalah tulang punggung sistem kesehatan kita. Tapi jika tak diperkuat, maka akses kesehatan bagi masyarakat kelas bawah akan tetap timpang. Pelayanan yang cepat, merata, dan bermutu bukan kemewahan — tapi hak dasar.