Pelatihan Dokter Umum untuk Operasi Caesar? DPR Minta Kemenkes Lakukan Kajian Mendalam

Tampang.com | Rencana Kementerian Kesehatan untuk melatih dokter umum agar mampu menangani layanan kebidanan dan operasi caesar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menuai sorotan dari Komisi IX DPR RI. Anggota Komisi IX, Netty Prasetiyani, mengingatkan pentingnya keselamatan pasien dan standar profesional dalam dunia medis yang tidak boleh dikompromikan.

Menurut Netty, meski rencana tersebut lahir dari keprihatinan atas tingginya angka kematian ibu melahirkan di daerah 3T, solusi yang diambil pemerintah harus berbasis pada kajian mendalam dan tetap menjaga kualitas layanan kesehatan.


“Persalinan, apalagi yang membutuhkan tindakan operasi, adalah proses medis berisiko tinggi. Pelatihan singkat tidak bisa menggantikan kompetensi dokter spesialis kandungan yang ditempa lewat pendidikan panjang,” tegas Netty, dikutip dari Antara, Jumat (16/5/2025).



Wacana Menkes: Solusi Darurat untuk Daerah 3T

Wacana ini sebelumnya diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ia menyampaikan kekhawatirannya terhadap minimnya jumlah dokter spesialis obgyn di wilayah 3T, yang berkontribusi pada tingginya kasus kematian ibu saat melahirkan. Sebagai upaya cepat, ia mempertimbangkan memberikan pelatihan kepada dokter umum agar bisa menangani persalinan, termasuk operasi caesar.

Namun wacana tersebut memantik perdebatan. Netty meminta Kemenkes tidak mengambil jalan pintas dalam menyelesaikan masalah kekurangan tenaga medis.


DPR Usulkan Solusi Jangka Panjang

Netty menilai, solusi terbaik adalah mempercepat distribusi dokter spesialis ke daerah 3T, memperluas program beasiswa pendidikan dokter spesialis (PPDS) berbasis daerah, serta meningkatkan insentif dan fasilitas kerja bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil.


“Bukan memangkas standar kompetensi, tapi justru memperkuat sistem distribusi dan memperbaiki insentif bagi para spesialis,” ujarnya.


Ia juga menekankan pentingnya memperkuat sistem rujukan dan transportasi medis di daerah 3T agar pasien bisa mendapatkan pertolongan di fasilitas yang lebih lengkap jika dibutuhkan.


Jika Tetap Dilakukan, Harus Ada Regulasi Ketat

Jika pelatihan dokter umum tetap dilaksanakan, Netty mengingatkan agar ada batasan kewenangan yang jelas, pengawasan yang ketat, serta regulasi akuntabel untuk memastikan keselamatan pasien tetap menjadi prioritas.


“Kesetaraan akses layanan kesehatan memang penting, tapi jangan sampai mengorbankan keselamatan ibu dan bayi. Ini soal nyawa,” tandasnya.


Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono sebelumnya menyatakan bahwa rencana ini masih dalam tahap wacana dan akan dibahas lebih lanjut bersama kolegium dan pihak terkait.