Kasus Stunting Tak Kunjung Turun, Program Nasional Dinilai Gagal Target?

Tampang.com | Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan angka stunting hingga 14% pada 2024. Namun, di lapangan, kasus stunting masih tinggi di berbagai daerah, terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur, Papua, dan sebagian Kalimantan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah strategi nasional saat ini sudah tepat sasaran?

Data Naik-Turun, Tapi Masalah Gizi Masih Jadi Momok

Berdasarkan data dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023, prevalensi stunting secara nasional memang sedikit menurun, tapi masih berada di angka mengkhawatirkan: sekitar 21,5%. Di beberapa daerah, bahkan justru naik. Artinya, perbaikan gizi, edukasi ibu hamil, dan sanitasi belum berjalan merata.

“Angka secara nasional bisa menurun, tapi kalau daerah-daerah tertinggal tetap stagnan, artinya programnya tidak merata dan belum menyentuh akar masalah,” ujar dr. Dian Rahayu, pakar kesehatan anak.

Masalah Tak Hanya Gizi, Tapi Juga Sanitasi dan Edukasi

Faktor penyebab stunting tak bisa dilihat dari satu sisi saja. Banyak keluarga masih hidup di lingkungan dengan sanitasi buruk, sulit air bersih, dan minim akses layanan kesehatan. Selain itu, masih banyak ibu yang tidak mendapatkan edukasi gizi sejak kehamilan.

“Ini soal ketahanan keluarga. Tanpa sanitasi yang layak dan edukasi berkelanjutan, intervensi hanya sebatas bantuan makanan,” jelas dr. Dian.

Distribusi Bantuan dan Program Masih Terkendala Birokrasi

Program seperti pemberian makanan tambahan, posyandu, dan edukasi gizi sering terkendala distribusi, pendataan yang lemah, hingga koordinasi antar-instansi. Padahal, keberhasilan penanganan stunting membutuhkan pendekatan lintas sektor yang terkoordinasi dengan baik.

“Kalau bantuan tidak sampai ke tangan yang tepat, bagaimana kita bisa bicara hasil?” tegas dr. Dian.

Solusi: Desentralisasi Program dan Perkuat Kader Lapangan

Pakar menyarankan agar pendekatan penanganan stunting tidak sepenuhnya dikendalikan dari pusat. Dibutuhkan otonomi daerah dalam merancang solusi lokal yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Selain itu, peran kader kesehatan di lapangan perlu diperkuat dengan pelatihan dan insentif yang memadai.

“Stunting adalah soal masa depan bangsa. Kita tidak bisa menanganinya dengan pola lama yang birokratis dan kaku,” tutup dr. Dian.