Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik Lagi? Masyarakat Resah, Pemerintah Bungkam!

Tampang.com | Wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan kembali mencuat di tengah keluhan masyarakat terhadap layanan yang belum merata dan memadai. Meski pemerintah belum mengumumkan secara resmi, sinyal kenaikan ini sudah terlihat dari sejumlah pernyataan pejabat dan revisi regulasi teknis yang tengah disiapkan.

Kenaikan Iuran, Tapi Layanan Masih Dikeluhkan
Banyak peserta mengeluh soal antrean panjang, rujukan yang berbelit, dan obat yang kerap tidak tersedia. Di sisi lain, iuran untuk kelas mandiri disebut akan disesuaikan mengikuti sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), yang dinilai akan menaikkan beban biaya, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

“Pelayanan masih semrawut, tapi iuran mau naik lagi? Di mana keadilannya?” ujar Tini, pekerja lepas yang menjadi peserta BPJS mandiri.

KRIS Jadi Alat Kenaikan Bertahap?
Sistem KRIS yang awalnya digadang sebagai penyederhanaan layanan, justru dinilai sebagai celah untuk menaikkan tarif dengan alasan ‘penyeragaman fasilitas’. Hal ini dikuatkan oleh dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2025 yang menempatkan efisiensi pembiayaan JKN sebagai prioritas nasional.

“KRIS tidak hanya merombak fasilitas, tapi juga membuka jalan kenaikan iuran yang tak disadari publik,” ujar Syaiful Anwar, peneliti kebijakan publik dari Puskaji Sosial UI.

Pemerintah Dinilai Minim Sosialisasi dan Transparansi
Hingga kini, belum ada komunikasi terbuka soal potensi perubahan besar dalam skema pembiayaan JKN. Padahal, jutaan masyarakat menggantungkan harapan pada BPJS sebagai satu-satunya akses terhadap layanan kesehatan murah.

“Isu sensitif seperti ini tidak boleh dibungkam. Kesehatan adalah hak, bukan beban finansial tambahan,” tegas Syaiful.

Solusi: Audit Pelayanan dan Model Pembiayaan yang Adil
Pakar menilai, sebelum menaikkan iuran, pemerintah harus terlebih dahulu memperbaiki mutu layanan dan transparansi anggaran. Masyarakat berhak tahu ke mana dana iuran mereka dialokasikan dan apa hasil nyatanya.

“Sistem jaminan kesehatan semestinya memberi rasa aman, bukan rasa cemas,” tambah Syaiful.

Kepercayaan Publik Terancam Runtuh
Jika kebijakan kesehatan terus dibuat tanpa partisipasi dan keterbukaan, kepercayaan publik terhadap sistem bisa runtuh. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi mendorong banyak warga untuk keluar dari skema JKN.

“Kami bukan menolak bayar iuran, tapi tolong beri pelayanan yang manusiawi dan jujur,” ujar Tini.