Imunisasi Anak Masih Diabaikan di Daerah, Wabah Lama Terancam Bangkit Lagi!

Tampang.com | Pemerintah telah menargetkan cakupan imunisasi dasar lengkap minimal 95% di seluruh Indonesia. Namun hingga awal 2025, sejumlah daerah masih mencatatkan angka di bawah 75%, terutama di wilayah timur Indonesia. Ketimpangan ini dikhawatirkan membuka celah kemunculan kembali wabah penyakit menular seperti campak, difteri, hingga polio.

Data Menunjukkan Ancaman Nyata
Menurut laporan Kementerian Kesehatan, setidaknya 12 provinsi belum mencapai cakupan ideal untuk imunisasi dasar lengkap. Beberapa kabupaten di Papua, NTT, dan Sulawesi Tengah bahkan masih berada di bawah 60%.

“Ini sangat berisiko. Penyakit lama yang seharusnya sudah terkendali bisa kembali mewabah,” ujar Dr. Novi Karina, ahli epidemiologi dari UI.

Alasan Klasik: Akses Sulit, Edukasi Kurang
Faktor utama rendahnya cakupan imunisasi antara lain sulitnya akses ke fasilitas kesehatan, minimnya tenaga medis, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya imunisasi. Tak sedikit pula orang tua yang termakan hoaks soal efek samping vaksin.

“Di daerah terpencil, petugas puskesmas hanya datang sebulan sekali. Belum tentu imunisasi bisa dilakukan tepat waktu,” kata Novi.

KLB Campak dan Difteri Sudah Mulai Terjadi
Pada 2024, tercatat 87 kejadian luar biasa (KLB) campak di berbagai daerah, serta lonjakan kasus difteri di beberapa kota besar. Ini menjadi bukti nyata bahwa sistem imunisasi kita masih rapuh dan tidak merata.

“Kalau kita lengah, wabah bisa datang lebih cepat daripada yang kita kira,” tegas Novi.

Solusi: Jemput Bola, Perangi Hoaks, dan Perkuat Layanan Primer
Para pakar mendorong pendekatan jemput bola melalui program imunisasi keliling, penyediaan insentif bagi tenaga kesehatan daerah, serta pelibatan tokoh masyarakat dan agama untuk meningkatkan kesadaran.

“Kalau hanya menunggu orang datang ke puskesmas, kita akan kalah cepat dari penyakit,” tambah Novi.

Imunisasi adalah Investasi Masa Depan Bangsa
Melindungi anak dari penyakit menular bukan hanya soal kesehatan pribadi, tapi perlindungan populasi secara menyeluruh. Tanpa cakupan merata, Indonesia tetap rentan terhadap krisis kesehatan yang bisa dicegah.