BPOM Mengaku Belum Dilibatkan Penuh dalam Pengawasan Keamanan MBG

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan bahwa pihaknya merasa belum dilibatkan secara penuh dalam pengawasan keamanan Makanan dan Bahan Gizi (MBG). Menurutnya, hal ini menjadi sorotan penting, mengingat keamanan makanan merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan dalam penyelenggaraan program MBG yang bertujuan untuk memastikan masyarakat mendapatkan makanan yang sehat dan berkualitas.

Dalam pernyataannya, Ikrar mengungkapkan bahwa BPOM tidak dilibatkan untuk mengecek kelayakan dapur yang menyiapkan makanan MBG. Meskipun program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, kurangnya keterlibatan dari BPOM dalam proses pengawasan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat keamanan makanan yang dihasilkan. "BPOM punya personel yang dapat melakukannya," katanya. Dengan kapasitas yang ada, BPOM seharusnya dapat berkontribusi lebih dalam menjamin kelayakan dan keamanan makanan.

Lebih lanjut, Ikrar menjelaskan bahwa sebenarnya pihaknya sudah menyepakati kerja sama dalam pelaksanaan program MBG. Kerja sama ini mencakup berbagai aspek, tidak terkecuali dalam hal pengawasan keamanan makanan. Namun, pelaksanaan kerja sama tersebut belum optimal, sehingga BPOM merasa terasing dalam pengawasan program yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Pengawasan makanan yang lebih ketat dan sistematis akan membantu mencegah potensi masalah kesehatan yang bisa muncul akibat makanan yang tidak layak konsumsi.

BPOM sendiri memiliki berbagai alat ukur dan metode dalam melakukan pengawasan keamanan pangan. Mereka memiliki laboratorium yang mampu mendeteksi berbagai kandungan dalam makanan, baik itu kandungan bahan berbahaya, zat aditif, hingga mikroba patogen yang dapat membahayakan kesehatan. Dengan adanya sumber daya dan keahlian ini, seharusnya BPOM dapat lebih terlibat dalam setiap langkah program MBG agar hasil yang diperoleh benar-benar sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan.

Dalam konteks ini, Taruna Ikrar juga menekankan perlunya peningkatan keterlibatan dari berbagai pihak dalam pengawasan pangan. Tanpa kerja sama yang solid antara BPOM dan penyedia makanan, akan sulit untuk mencapai tujuan utama dari program MBG yaitu memberikan makanan yang sehat dan bergizi bagi masyarakat. Keamanan pangan harus menjadi prioritas utama, terutama dalam instalasi yang memiliki potensi risiko. 

Dia juga menyebutkan bahwa komunikasi antara BPOM dan pihak-pihak terkait harus ditingkatkan agar semua memahami pentingnya pengawasan ini. Tanpa adanya komunikasi yang baik, banyak hal yang bisa terlewatkan dalam proses pengawasan dan penjaminan kualitas makanan. Dengan demikian, upaya untuk memastikan makanan yang aman dan sehat dapat berjalan lebih optimal.

Masalah ini juga mengarah pada perlunya penegakan regulasi yang lebih ketat mengenai pengawasan makanan. Ketidakpastian dalam pelibatan BPOM dalam pengawasan MBG harus segera diatasi untuk melindungi konsumen. Di zaman sekarang, masyarakat semakin peduli terhadap apa yang mereka konsumsi, sehingga menjadi tanggung jawab semua pihak untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran aman untuk dikonsumsi.

BPOM diharapkan mampu meneguhkan posisinya sebagai lembaga yang andal dalam pengawasan makanan di Indonesia. Dengan melibatkan BPOM dalam setiap aspek program MBG, diharapkan masalah keamanan pangan dapat diminimalisir dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat maksimal dari program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas makanan mereka.