BPOM dan Kemhan Sinergi Dorong Kemandirian Obat: Kurangi Ketergantungan Impor

Pada tanggal 2 Januari 2025, Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, mengungkapkan bahwa sebanyak 90% bahan baku obat di Indonesia berasal dari impor negara lain, seperti China, Jerman, India, dan Amerika Serikat.

Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap negara lain dalam memproduksi obat sangat tinggi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah strategis dalam meningkatkan kemandirian dalam produksi bahan baku obat di dalam negeri.

Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku obat, BPOM melakukan audiensi dengan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin.

Audiensi ini menegaskan komitmen untuk mendorong penggunaan obat herbal dan pengembangan pengobatan tradisional di Indonesia sebagai upaya dalam memperkuat ketahanan nasional. Kedua belah pihak sepakat bahwa langkah ini merupakan bagian yang penting dalam menjaga kedaulatan negara.

Selain itu, Taruna Ikrar juga mengungkapkan bahwa Rumah Sakit Jenderal Soedirman yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan sudah memiliki layanan khusus untuk pengobatan tradisional atau pengobatan herbal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mulai mengimplementasikan penggunaan obat herbal sebagai bagian dari sistem kesehatan di Indonesia.

Menurut Taruna Ikrar, saat ini obat tradisional di Indonesia mencapai 17.200 jenis, namun sayangnya hanya terdapat 97 jenis obat herbal yang memiliki standar. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan obat herbal perlu lebih diperhatikan agar dapat memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun ekspor.

Berkaitan dengan upaya pengembangan produksi obat nasional, BPOM dan Kementerian Pertahanan menjajaki peluang kerja sama untuk membentuk perusahaan farmasi.

Kementerian Pertahanan berencana untuk menyatukan unit farmasi yang dimiliki oleh TNI maupun kepolisian untuk pengembangan kefarmasian melalui Universitas Pertahanan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produksi obat nasional dan memperkuat kemandirian di sektor farmasi.

Tidak hanya itu, Kementerian Pertahanan juga memberikan dukungan terhadap upaya BPOM untuk menjadi lembaga dunia yang terdaftar dalam WHO Listed Authority (WLA). Langkah ini akan memperkuat posisi BPOM di tingkat internasional dan dapat membantu dalam mengakses teknologi dan informasi terkait regulasi obat secara global.

Audiensi antara BPOM dan Kementerian Pertahanan menjadi langkah awal dari kerja sama strategis yang bertujuan untuk menciptakan sinergi yang kuat dalam upaya meningkatkan kemandirian dalam sektor produksi obat dan pangan di Indonesia.

Ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kesadaran yang kuat dalam mengatasi ketergantungan terhadap impor bahan baku obat serta memperkuat sektor farmasi dalam negeri.

Dalam konteks globalisasi dan persaingan pasar global, menjaga kedaulatan dalam produksi obat menjadi sangat penting. Indonesia sebagai negara berkembang perlu menjaga dan meningkatkan kemandirian dalam sektor farmasi untuk mengurangi ketergantungan pada negara lain. Upaya sinergi antara BPOM dan Kementerian Pertahanan menjadi langkah positif dalam mewujudkan hal tersebut.