Antrian Online RS Pemerintah Bikin Bingung! Pasien Masih Menumpuk, Sistem Belum Siap?

Tampang.com | Pemerintah telah mendorong digitalisasi layanan rumah sakit melalui sistem antrian online, terutama di fasilitas kesehatan yang melayani pasien BPJS. Tujuannya untuk memangkas waktu tunggu dan mempercepat proses pelayanan. Namun, di lapangan, sistem ini justru menimbulkan kebingungan dan tumpukan pasien yang tidak sesuai jadwal.

Harapan Tak Sesuai Realita: Pasien Tetap Antre Berjam-jam

Sejumlah rumah sakit pemerintah di kota besar maupun daerah melaporkan antrian fisik pasien tetap menumpuk, meski mereka sudah melakukan pendaftaran lewat aplikasi online seperti Mobile JKN. Bahkan, ada pasien yang datang sesuai jadwal tapi tetap harus menunggu hingga 3–4 jam.

“Saya daftar dari semalam, dapat nomor antrean jam 9 pagi. Tapi sampai jam 12 baru dipanggil. Buat apa ada online kalau tetap kayak dulu?” keluh Ningsih, pasien BPJS di RSUD Tangerang.

Masalah Teknis dan SDM Jadi Biang Kegagalan

Banyak RS mengakui bahwa sistem yang terpasang belum terintegrasi dengan baik. Ditambah, sumber daya manusia yang belum terbiasa dengan sistem digital juga memperlambat proses validasi data dan pencatatan antrean.

“Kami masih adaptasi. Banyak pasien datang tanpa konfirmasi, ada juga yang tidak paham cara menggunakan aplikasi,” ungkap staf administrasi di salah satu RS pemerintah di Solo.

Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah

Masalah menjadi lebih parah di rumah sakit daerah yang belum memiliki perangkat dan koneksi internet memadai. Akibatnya, sistem antrian online hanya jadi formalitas tanpa implementasi nyata di lapangan.

“Banyak RS hanya menampilkan informasi antrean online, tapi tetap pakai metode manual di dalam. Ini kontraproduktif,” kata Dr. Arya Wardhana, pengamat kebijakan kesehatan.

Risiko: Gagal Dilayani, Hak Pasien Terabaikan

Ketidakefektifan sistem ini berdampak langsung pada pasien, terutama lansia dan penderita penyakit kronis yang rentan menunggu lama. Beberapa bahkan harus pulang tanpa mendapatkan layanan karena jam pelayanan habis.

“Sistem yang tidak siap bisa mengorbankan hak pasien. Ini bukan soal teknologi saja, tapi soal keadilan pelayanan publik,” tegas Arya.

Solusi: Evaluasi Total dan Pendidikan Digital bagi Pasien

Pemerintah diminta tidak hanya mengejar digitalisasi, tapi juga memperkuat implementasi dan pelatihan untuk SDM RS serta edukasi masyarakat agar paham cara menggunakan sistem.

“Digitalisasi harus inklusif. Jangan sampai hanya bagus di atas kertas tapi kacau di lapangan,” tambah Arya.