Alasan Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal dari Malaysia

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa harga obat di Indonesia mencapai tiga hingga lima kali lipat lebih mahal daripada di Malaysia. Pernyataan ini disampaikan oleh Menkes usai menghadiri rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (2/7/2024). Menurut Budi, hal ini disebabkan oleh inefisiensi dalam perdagangan dan jual beli obat serta alat kesehatan, bukan karena pajak.

Menurut Budi, pajak hanya memberikan dampak sekitar 20% hingga 30% terhadap harga obat. Oleh karena itu, perbedaan harga obat yang mencapai 300% hingga 500% tidak dapat dijelaskan hanya dengan faktor pajak. Budi juga memberikan contoh terkait impor alat kesehatan seperti mesin USG yang mendapatkan bea masuk impor sebesar 0%. Namun, untuk mengimpor komponennya, seperti layar USG dan bahan baku lainnya, dikenakan bea masuk sebesar 15%. Hal ini dikatakan menjadi hambatan yang signifikan bagi pertumbuhan industri farmasi di Indonesia.

Tingginya harga obat dan alat kesehatan di Indonesia telah menjadi perhatian utama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menkes menyebut bahwa Presiden telah memerintahkan perbaikan tata kelola dan pembelian obat serta alat kesehatan guna meningkatkan transparansi demi mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu. Budi juga menekankan bahwa ada biaya-biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan, terutama karena sebagian besar pembelian dilakukan oleh pemerintah.

Budi menambahkan bahwa permasalahan ini memerlukan koordinasi teknis lintas kementerian, seperti Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan, untuk merancang ekosistem industri yang lebih efisien.

Tingginya harga obat di Indonesia juga memiliki dampak serius terhadap masyarakat. Dalam beberapa kasus, harga obat yang tinggi dapat mencegah akses masyarakat terhadap perawatan kesehatan yang diperlukan. Hal ini juga dapat memberikan beban finansial yang berat bagi pemerintah, terutama dalam program-program kesehatan masyarakat.

Dalam rangka menyelesaikan masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan efisiensi peredaran obat dan alat kesehatan di Indonesia. Pendekatan lintas kementerian dapat menjadi langkah awal yang penting dalam merancang solusi-solusi yang komprehensif.

Sebagai negara dengan populasi yang besar, Indonesia memiliki potensi pasar obat dan alat kesehatan yang signifikan. Akan tetapi, inefisiensi dalam distribusi dan peredaran obat serta alat kesehatan dapat menghambat pertumbuhan industri farmasi di dalam negeri. Oleh karena itu, memperbaiki tata kelola serta meminimalisir biaya-biaya yang tidak perlu dikeluarkan dalam proses ini merupakan langkah yang krusial.

Tidak hanya itu, transparansi dalam penentuan harga obat juga akan membantu memastikan bahwa harga yang diberlakukan adil bagi masyarakat. Dengan demikian, peningkatan akses terhadap obat-obatan yang diperlukan dapat diwujudkan, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Upaya merampingkan proses perdagangan obat dan alat kesehatan juga akan membuka peluang bagi industri farmasi dalam negeri untuk tumbuh dan berkembang secara lebih kompetitif. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan lembaga terkait akan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor kesehatan di Indonesia.