Penurunan Kemiskinan Lebih Cepat di Pedesaan Ketimbang di Kota

Berita terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2024 mencapai 25,2 juta orang. Data ini mengungkapkan bahwa mayoritas penduduk miskin masih berasal dari desa, dengan persentase mencapai 11,79%, sementara persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 7,09%. Meski jumlah penduduk miskin di desa lebih banyak, namun tingkat penurunannya ternyata lebih cepat dibandingkan di kota. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, persentase penduduk miskin di perkotaan menunjukkan penurunan dari 12,22% menjadi 7,29%, sementara di pedesaan turun dari 25,09 juta orang menjadi 25,2 juta orang.

Menurut Plt Sekretaris Utama BPS, Imam Machdi, terjadi penurunan tingkat kemiskinan di pedesaan yang lebih besar daripada di perkotaan dalam kurun waktu Maret 2023 hingga Maret 2024. Hal ini dapat dilihat dari penurunan persentase penduduk miskin di pedesaan yang mencapai 0,43% poin, lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan persentase penduduk miskin di perkotaan yang hanya sebesar 0,20% poin.

Deputi Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa sulitnya penurunan tingkat kemiskinan di perkotaan disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karakteristik kemiskinan yang berbeda antara pedesaan dan perkotaan. Penduduk miskin di pedesaan banyak yang berada di bawah ambang batas garis kemiskinan, sehingga lebih cepat untuk keluar dari kondisi miskin. Di sisi lain, kemiskinan di perkotaan masih relatif lebih dalam.

Kedua, faktor urbanisasi juga menjadi kendala dalam penurunan kemiskinan di perkotaan. Dengan meningkatnya urbanisasi, penduduk miskin dalam perekonomian perkotaan pun ikut bergerak. Oleh karena itu, dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos, perlu adanya pencatatan yang akurat terkait dengan lokasi tempat tinggal penduduk miskin di perkotaan.

Dengan perpaduan karakteristik kemiskinan dan urbanisasi, penurunan kemiskinan di perkotaan menjadi sulit. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam melakukan upaya mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan.

Dalam konteks ini, diperlukan strategi yang tepat dalam menyesuaikan program-program penanggulangan kemiskinan di berbagai wilayah. Kedua faktor tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan guna menangani permasalahan kemiskinan di desa maupun di kota. Selain itu, upaya untuk memperkuat infrastruktur dan akses pendidikan serta pelatihan keterampilan di wilayah pedesaan juga merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Di sisi lain, perlunya kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing ekonomi dan pertumbuhan kota agar dapat memberikan akses lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kota.

Kontribusi seluruh pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat civil, sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan secara menyeluruh. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan bahwa kedepannya, penurunan tingkat kemiskinan di desa maupun di kota dapat tercapai dengan lebih baik dan merata. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.