Kurangnya Pemahaman Masyarakat Soal Obesitas Jadi Tantangan Utama Implementasi PNPK

Perhimpunan Dokter Gizi Klinik Indonesia (PDGKI) menyoroti persoalan serius terkait obesitas yang kian meningkat di tanah air. Salah satu hambatan terbesar dalam penerapan Panduan Nasional Pelayanan Kesehatan (PNPK) untuk obesitas adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan obesitas.Wakil Ketua Pengurus Pusat PDGKI, dr. Maya Surjadjaja, SpGK, menyampaikan bahwa sebagian besar masyarakat masih sulit mengenali kondisi tubuhnya sendiri. Banyak yang tidak sadar bahwa dirinya sudah masuk kategori obesitas, bahkan masih menganggap tubuh berisi hanyalah “gemuk biasa” yang tidak berbahaya. “Kita sendiri mungkin enggak yakin bahwa kita obesitas. Kita sendiri enggak ngerti, sebetulnya obesitas itu yang (berat badan) seperti apa, sih?” ungkap Maya dalam diskusi media mengenai obesitas di Jakarta, Sabtu (23/8).Padahal, jelas Maya, kriteria obesitas pada masyarakat Asia, termasuk Indonesia, berbeda dengan standar Barat. Salah satu indikator yang paling penting adalah indeks massa tubuh (IMT) dan lingkar perut. Lemak berlebih yang menumpuk di area perut ke bawah merupakan tanda bahaya utama yang sering terabaikan. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 bahkan mencatat prevalensi obesitas sentral di Indonesia mencapai 36,8 persen pada penduduk berusia 15 tahun ke atas—angka yang mengkhawatirkan karena berkaitan langsung dengan risiko penyakit jantung, diabetes, hipertensi, hingga gangguan ginjal.Lebih jauh, Maya menyoroti tantangan kultural yang masih melekat di masyarakat. Masih banyak orang tua yang menganggap anak gemuk itu lucu dan sehat, padahal justru berisiko tinggi mengalami obesitas sejak dini. Pola pikir ini membuat upaya pencegahan obesitas menjadi semakin sulit. “Mindset seperti itu yang harus kita ubah. Anak gemuk bukan berarti sehat, malah bisa membawa masalah di kemudian hari,” jelasnya.Selain faktor budaya, tren gaya hidup instan juga berperan besar. Maraknya peredaran obat-obatan penurun berat badan tanpa izin edar maupun kandungan jelas menandakan bahwa banyak masyarakat yang ingin cepat langsing tanpa memahami risikonya. Maya mengingatkan, cara seperti ini justru berbahaya. Obesitas, kata dia, seharusnya ditangani melalui pola makan seimbang, olahraga, serta pendekatan medis yang tepat bukan dengan mengonsumsi obat instan yang tidak terjamin keamanannya.Sebagai perbandingan, Maya menyebut negara-negara seperti Jepang dan Singapura yang dikenal disiplin dalam menjaga pola makan. Di sana, prinsip yang berlaku adalah “makan secukupnya, bukan sampai kenyang”, sehingga masyarakat terbiasa membatasi porsi sejak dini. Prinsip sederhana ini terbukti efektif menekan angka obesitas di kalangan penduduk mereka.Dengan terbitnya PNPK Obesitas yang telah disahkan Menteri Kesehatan pada 30 Mei 2025, diharapkan seluruh tenaga medis memiliki acuan yang seragam dalam menatalaksana obesitas di Indonesia. Panduan ini tidak hanya menjadi pegangan bagi dokter, tetapi juga menjadi jembatan edukasi bagi masyarakat untuk memahami arti obesitas dengan lebih tepat.Maya menegaskan, keberhasilan penerapan PNPK ini akan sangat bergantung pada kesadaran masyarakat. “Harapannya, makna obesitas bisa tersampaikan dengan baik, dipahami, lalu diterapkan di berbagai wilayah, khususnya daerah dengan prevalensi obesitas tinggi,” tuturnya. Dengan pemahaman yang benar, masyarakat tidak hanya terhindar dari penyakit kronis di masa depan, tetapi juga bisa membangun budaya hidup sehat sejak dini.