Dampak Pinjaman Online Terhadap KPR Subsidi: Perspektif BTN

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengungkapkan adanya penurunan skor kredit serta masalah kolektibilitas akibat pinjaman online (pinjol) yang berimbas pada lambatnya penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi. Nixon L.P. Napitupulu, selaku Direktur Utama BTN, menyatakan bahwa proses penyaluran KPR subsidi terhambat karena Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) kini juga memperhitungkan kolektibilitas dari pinjaman online.

Berbeda dengan masa lalu ketika SLIK masih merupakan Bank Indonesia (BI) Checking yang hanya memperhitungkan skor kredit dari pinjaman perbankan, saat ini SLIK juga mencakup kolektibilitas dari pinjaman lembaga keuangan lain. Hal ini menyebabkan nilai kolektibilitas tidak hanya bergantung pada nominal pinjaman, sehingga kendala muncul meskipun pinjaman macet di pinjol hanya sebesar Rp100.000.

"Dengan adanya pinjaman online yang turut tercatat di SLIK OJK, penyaluran KPR subsidi terkadang terhambat. Ini menjadi sesuatu yang sulit untuk kita hadapi," tutur Nixon saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI.

Pihak BTN juga mempertanyakan perlakuan yang sama terhadap pinjaman online dan pinjaman dari bank di SLIK OJK. Mereka berpendapat bahwa seharusnya kedua jenis pinjaman ini dibedakan dalam perhitungan kolektibilitas, sehingga meskipun skor kredit masih buruk, penyaluran KPR subsidi tidak terkendala.

Menanggapi hal tersebut, Nixon menjelaskan bahwa BTN telah berupaya mengadvokasi masalah ini beberapa kali kepada pihak terkait. Namun, kendala dalam penyaluran KPR subsidi tetap terjadi, dengan lebih dari 30% perumahan subsidi yang tidak dapat diajukan akad KPR akibat skor kredit dari pinjaman online.

Dalam situasi ini, pengaturannya seharusnya diperbesar agar lebih cocok dikekang yang lebih reguler sehingga keputusannya tetap memadai, dan penyaluran KPR subsidi tidak terhambat. Berdasarkan data-data terkait, terdapat penurunan signifikan dalam penyaluran KPR subsidi akibat masalah kolektibilitas dari pinjaman online. Hal ini tentu saja memberikan dampak negatif terhadap program-program pemilikan rumah yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Nixon, kendala dalam penyaluran KPR subsidi yang disebabkan oleh pinjaman online menjadi sebuah tantangan yang perlu diselesaikan bersama. Keadaan yang kritis ini perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut dari pihak terkait, baik regulator maupun industri perbankan, guna menemukan solusi yang dapat mendukung kelancaran penyaluran KPR subsidi tanpa mengabaikan aspek keuangan yang sehat.

Dalam beberapa kasus, permasalahan kolektibilitas pinjaman online juga dapat menjadi indikator adanya tekanan keuangan pada sektor rumah tangga. Oleh karena itu, kebijakan terkait pengaturan pinjaman online perlu terus dikaji untuk memastikan bahwa hal ini tidak hanya mempengaruhi kelancaran penyaluran kredit perumahan, namun juga kestabilan keuangan masyarakat umum.

Dalam konteks pembiayaan perumahan, penyaluran KPR subsidi memiliki peranan penting dalam mendorong akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kendala-kendala terkait kolektibilitas skor kredit, yang disebabkan oleh pinjaman online, dapat menyebabkan penundaan atau bahkan kegagalan dalam pengakadannya. Dampaknya akan terasa secara langsung bagi masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan rumah.

Oleh karena itu, perlunya kerjasama antara regulator, perbankan, dan lembaga keuangan dalam mengatasi dampak negatif dari pinjaman online terhadap penyaluran KPR subsidi. Selain itu, perlu adanya regulasi yang lebih terperinci yang mempertimbangkan perbedaan jenis pinjaman untuk menilai risiko kredit, sehingga penyaluran KPR subsidi tidak terhambat oleh masalah kolektibilitas dari pinjamanonline.