Zulhas Mengeluh Anggaran Kemendag 2025 Turun, Lebih Kecil dari Bupati

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas, menyampaikan keluhan terkait terus turunnya anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) dari tahun ke tahun, termasuk pada tahun 2025. Pagu indikatif Kemendag untuk tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp1,65 triliun, namun Zulhas menyebutkan pengurangan dana yang diberikan kepada kementeriannya mencapai Rp308 miliar atau sekitar 15,67 persen dari tahun sebelumnya.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Zulhas menyampaikan keluhannya terkait penurunan anggaran tersebut. Ia menyebutkan bahwa anggaran Kemendag terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dimulai dari Rp3 triliun ke Rp2,4 triliun, kemudian turun lagi menjadi Rp2,1 triliun, dilanjutkan dengan penurunan menjadi Rp1,9 triliun, dan pada tahun 2025 mencapai Rp1,6 triliun. Hal ini membuat Zulhas merasa bahwa kementeriannya kini hanya bisa mengandalkan anggaran rutin tanpa adanya kemungkinan untuk melakukan pengembangan atau inovasi.

Keluhan Zulhas ini mencerminkan permasalahan yang dihadapi tidak hanya oleh Kemendag, namun juga oleh instansi lain di lingkungan pemerintahan. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, juga menyampaikan keluhan serupa terkait anggaran yang dipangkas pada tahun 2025 yang ternyata lebih rendah dibandingkan dengan anggaran camat di DKI Jakarta.

Zulhas pun mengungkapkan bahwa anggaran Kemendag tidak lebih tinggi dari anggaran yang diterima oleh seorang bupati. Ia menyoroti penggunaan anggaran untuk tahun depan, di mana terdapat sekitar 11 prioritas anggaran Kemendag di 2025, salah satunya adalah pengembangan e-commerce yang hanya mendapatkan alokasi dana sebesar Rp2,59 miliar. Zulhas menilai bahwa jumlah ini bahkan lebih kecil daripada anggaran yang dialokasikan untuk bupati, yakni sebesar Rp2 miliar. Hal ini membuatnya merasa bahwa anggaran yang diterima Kemendag saat ini terlalu minim untuk dapat melakukan pengembangan sektor perdagangan.

Selain itu, Zulhas juga menyoroti pengamanan perdagangan internasional yang meliputi tindakan pengamanan perdagangan, penanganan kasus, hambatan teknis perdagangan, dengan hanya mendapatkan alokasi dana sebesar Rp15 miliar. Ia menyatakan kekecewaannya terhadap besarnya anggaran ini, mengingat pentingnya pengamanan perdagangan internasional bagi kemajuan perdagangan Indonesia di pasar global.

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga meminta dukungan dari Komisi VI DPR RI untuk meningkatkan alokasi anggaran yang diberikan kepada Kemendag pada tahun 2025. Ia berharap agar anggaran yang diperoleh pada tahun yang akan datang dapat meningkat setidaknya sebesar jumlah yang diterima pada tahun sebelumnya, yakni sekitar Rp1,9 triliun. Dengan demikian, Zulhas berharap agar anggaran Kemendag kembali naik sekitar 16 persen dari anggaran yang diterima pada tahun sebelumnya.

Zulhas menyadari bahwa situasi keuangan negara saat ini mungkin tidak memungkinkan untuk memenuhi seluruh permintaan peningkatan anggaran dari setiap kementerian. Namun, ia berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan kembali alokasi anggaran untuk Kemendag, mengingat pentingnya peran kemendag dalam memajukan sektor perdagangan di Indonesia.