Warung Dilarang Jual LPG 3Kg Mulai Hari Ini, Harus Ada Izin

Tampang.com | Mulai hari ini, Sabtu (1/2/2025), warung tradisional dan toko kelontong di Indonesia dilarang untuk menjual LPG 3 kilogram (kg), atau yang lebih dikenal dengan gas melon. Kebijakan ini mengharuskan para pedagang untuk memiliki izin resmi sebagai agen atau subpenyalur dari Pertamina jika ingin berjualan gas bersubsidi tersebut.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, dalam konferensinya pada Jumat (31/1/2025) di Jakarta, menjelaskan bahwa perubahan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk lebih memanage distribusi LPG 3kg yang selama ini sering disalahgunakan. “Jadi, yang pengecer (warung/toko kelontong), itu justru kita jadikan pangkalan. Itu ada formal untuk mereka mendaftarkan nomor induk perusahaan terlebih dulu,” ujar Yuliot Tanjung.

Pentingnya Izin untuk Pangkalan Resmi

Pemerintah kini menetapkan bahwa untuk bisa menjual LPG 3kg, warung atau toko kelontong harus terdaftar dan menjadi pangkalan resmi. Pangkalan yang dimaksud adalah titik distribusi gas yang terdaftar dan memiliki izin yang sah dari Pertamina. Dengan adanya nomor induk perusahaan, mereka bisa mengakses pasokan LPG dengan harga subsidi yang sudah ditentukan.

Langkah ini diambil guna mengurangi penyalahgunaan LPG 3kg yang selama ini sering kali disalurkan ke pihak yang tidak berhak, seperti para pedagang besar atau industri yang seharusnya membeli LPG non-subsidi. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa gas melon yang disubsidi benar-benar sampai ke konsumen yang berhak, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, yang menjadi sasaran utama dari program subsidi pemerintah.

Tujuan Kebijakan: Menjamin Keadilan Distribusi

Selama ini, LPG 3kg memang sering menjadi komoditas yang rentan terhadap penyalahgunaan. Banyak pedagang yang menjualnya kepada konsumen dengan harga yang lebih tinggi, atau bahkan disalurkan ke sektor yang tidak membutuhkan subsidi. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah berharap distribusi LPG bersubsidi dapat lebih tepat sasaran dan terhindar dari praktik monopoli atau spekulasi harga.

Kebijakan ini juga akan memberikan keuntungan lebih bagi mereka yang benar-benar membutuhkan gas subsidi, yakni rumah tangga miskin dan usaha mikro kecil. Melalui mekanisme distribusi yang lebih terkontrol, pemerintah berharap dapat menjaga kestabilan harga dan ketersediaan gas di pasar.

Dampak pada Warung dan Toko Kelontong

Bagi pemilik warung atau toko kelontong, perubahan ini mungkin akan sedikit berdampak, terutama bagi mereka yang sebelumnya bergantung pada penjualan LPG 3kg sebagai sumber pendapatan. Mereka kini diwajibkan untuk terdaftar sebagai agen atau subpenyalur agar dapat terus menjual gas tersebut. Proses pendaftaran ini harus dilakukan melalui prosedur resmi yang disediakan oleh Pertamina.

Namun, pemerintah juga menjanjikan bahwa dengan adanya perubahan ini, distribusi LPG akan lebih efisien dan terkontrol, sehingga dapat mengurangi kelangkaan gas yang sering terjadi. Para pengecer yang sudah terdaftar nantinya akan mendapatkan pasokan yang lebih lancar dan dapat menjual dengan harga yang lebih stabil.

Kesimpulan

Kebijakan baru ini menandai langkah penting dalam pengelolaan energi subsidi di Indonesia. Dengan melibatkan agen resmi dan subpenyalur yang terdaftar, pemerintah berusaha memastikan bahwa distribusi LPG 3kg tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Meski bagi sebagian pengecer ini mungkin menjadi tantangan baru, tujuan utamanya adalah untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan program subsidi yang vital bagi rakyat miskin.