UMKM Masih Sulit Bangkit, Bantuan Pemerintah Tak Sampai ke Pelaku Nyata!

Tampang.com | Program bantuan pemerintah untuk mendongkrak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menyisakan banyak pertanyaan. Meski anggaran besar digelontorkan, banyak pelaku UMKM mengaku belum pernah menerima bantuan atau pendampingan dari pemerintah.

Bantuan Ada, Tapi Sulit Diakses Pelaku Nyata
Sejak pandemi, pemerintah telah mengalokasikan triliunan rupiah untuk mendukung UMKM. Namun, banyak pelaku usaha mengeluh bahwa mereka tidak tahu jalur akses atau bahkan tidak pernah didata oleh dinas terkait.

“Katanya ada bantuan, tapi kami pedagang kecil seperti tidak dianggap. Yang dapat justru orang-orang yang tidak punya usaha,” ujar Linda, penjual gorengan di Surabaya.

Data Tak Akurat, Bantuan Salah Sasaran
Permasalahan klasik terletak pada pendataan UMKM yang lemah dan tidak terverifikasi. Banyak bantuan akhirnya diberikan kepada penerima fiktif atau usaha yang tidak berjalan. Hal ini membuat program pemulihan ekonomi tak optimal.

“Selama ini datanya tidak valid. Banyak UMKM yang nyata justru tidak masuk daftar penerima,” jelas Dedi Arifin, pakar kebijakan publik dari Universitas Negeri Jakarta.

Minim Pendampingan dan Edukasi Bisnis
Selain bantuan dana, UMKM juga membutuhkan bimbingan dalam manajemen keuangan, pemasaran digital, dan pengembangan produk. Sayangnya, program pelatihan sering tidak menjangkau pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan.

Solusi: Validasi Data dan Libatkan Komunitas Lokal
Pakar menyarankan agar pendataan pelaku UMKM dilakukan bekerja sama dengan komunitas lokal, RT/RW, dan asosiasi pedagang. Selain itu, sistem pelaporan publik yang transparan bisa mencegah penyalahgunaan bantuan.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Jika datanya tidak dikelola baik, maka anggaran hanya jadi formalitas,” tegas Dedi.

Pemulihan Ekonomi Tidak Cukup Lewat Angka Anggaran
Pemerintah tidak bisa hanya mengklaim sukses lewat jumlah dana yang disalurkan. Yang lebih penting adalah bagaimana bantuan itu benar-benar menghidupkan ekonomi rakyat dan mengurangi kesenjangan.