UMKM Disebut Tulang Punggung Ekonomi, Tapi Ditinggal Saat Butuh Modal?

Tampang.com | Pemerintah kerap menyebut Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penopang utama ekonomi nasional. Namun dalam praktiknya, pelaku UMKM masih kesulitan mendapat akses permodalan yang murah dan berkelanjutan.

Bunga KUR Masih Berat untuk Usaha Mikro
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebenarnya dirancang untuk membantu UMKM. Tapi bunga yang berkisar 6% per tahun tetap dirasa memberatkan bagi pelaku usaha kecil, apalagi di tengah lesunya daya beli masyarakat.

“Penghasilan saya per hari kadang tak cukup buat setor cicilan bulanan,” kata Asep, penjual makanan keliling di Bekasi.

Syarat Administrasi yang Rumit dan Tidak Inklusif
Tak sedikit pelaku UMKM yang tidak bisa mengakses KUR karena terbentur syarat administratif seperti surat legalitas usaha, rekening bank aktif, dan catatan keuangan. Padahal mayoritas UMKM di Indonesia masih bergerak di sektor informal.

“Jangankan punya laporan keuangan, mereka kadang tidak tahu cara mengurus izin usaha mikro,” jelas Anita Lestari, aktivis pemberdayaan UMKM.

Minimnya Pendampingan dan Edukasi Keuangan
Banyak pelaku UMKM yang mendapat pinjaman tapi gagal mengelola dana secara tepat karena minim literasi keuangan. Tanpa pendampingan, utang justru jadi beban baru yang menjerat usaha kecil.

Solusi: Turunkan Bunga, Permudah Akses, Perkuat Pendampingan
Pemerintah didesak menurunkan bunga KUR, menyederhanakan syarat, serta memperluas pendampingan usaha dan edukasi keuangan. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dibanding sekadar mengucurkan dana besar.

“Kalau UMKM mau naik kelas, negara harus benar-benar hadir dari hulu ke hilir,” tegas Anita.