UMKM Diandalkan Saat Krisis, Tapi Dibiarkan Bertarung Sendiri?

Tampang.com | Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) digadang-gadang sebagai penyelamat ekonomi nasional saat krisis. Namun di balik pujian dan slogan itu, para pelaku UMKM masih menghadapi realitas pahit: sulitnya mengakses pembiayaan formal, mulai dari pinjaman bank hingga bantuan modal usaha.

Gap Pembiayaan: Masalah Lama yang Belum Tuntas
Hingga kini, mayoritas UMKM di Indonesia masih mengandalkan modal pribadi atau pinjaman informal. Menurut data Kemenkop UKM, hanya sekitar 20% UMKM yang mendapat akses ke pembiayaan lembaga keuangan formal.

“Prosesnya berbelit, jaminan sulit, dan bunga tidak bersahabat,” keluh Lina Sari, pemilik usaha keripik di Yogyakarta.

Digitalisasi Bukan Solusi Jika Tak Dibarengi Literasi
Pemerintah memang mendorong digitalisasi UMKM, termasuk lewat fintech. Namun kenyataannya, banyak pelaku usaha kecil belum paham literasi keuangan, apalagi teknologi digital. Akibatnya, mereka justru rentan terjebak pada pinjaman online ilegal.

Skema Kredit Mikro Belum Tepat Sasaran
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kerap dipuji, tapi pelaksanaannya belum merata. UMKM di daerah terpencil atau tanpa legalitas formal sulit mengakses KUR karena minimnya informasi dan ketentuan administrasi yang ketat.

Solusi: Pendekatan Inklusif dan Pembinaan Terintegrasi
Para ahli menyarankan pendekatan lebih proaktif: jemput bola ke sentra UMKM, pembinaan finansial sejak awal, serta reformasi sistem kredit agar lebih berbasis karakter dan potensi usaha, bukan sekadar jaminan aset.

“Kita butuh model pembiayaan yang paham realitas UMKM, bukan hanya meniru skema bank konvensional,” ujar Prof. Budi Wibowo, ekonom UMKM.

Jangan Hanya Diandalkan Saat Krisis, Tapi Diurus Setiap Hari
UMKM jangan hanya dipuja saat ekonomi lesu lalu dilupakan ketika situasi membaik. Mereka adalah denyut nadi ekonomi rakyat yang butuh kepastian, bukan sekadar janji manis.