UMKM Diakui Jadi Andalan, Tapi Dibiarkan Sulit Dapat Modal!

Tampang.com | Pemerintah sering menyebut Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Namun, fakta di lapangan menunjukkan banyak pelaku UMKM masih menghadapi hambatan serius, terutama soal akses pembiayaan. Prosedur rumit, jaminan berlapis, dan bunga pinjaman tinggi membuat para pelaku usaha kecil terjebak dalam stagnasi.

Janji Banyak, Tapi Realisasi Minim
Berbagai program kredit berbunga rendah seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) telah digulirkan. Namun tidak sedikit pelaku UMKM mengaku kesulitan mengaksesnya karena syarat yang dinilai tidak realistis, terutama bagi usaha yang belum punya legalitas resmi.

“Sudah coba daftar KUR tiga kali, tapi selalu ditolak karena tidak punya agunan atau belum berbadan hukum,” kata Dika, pelaku usaha kuliner di Surabaya.

Perbankan Dianggap Masih 'Main Aman'
Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 50% pelaku UMKM belum tersentuh layanan perbankan. Lembaga keuangan dianggap terlalu fokus pada risiko, bukan pada potensi pemberdayaan ekonomi.

“Bank hanya mau kasih pinjaman kalau sudah besar. Kalau masih kecil, dianggap terlalu berisiko,” ujar Ratna Fitri, peneliti ekonomi dari LIPI.

Digitalisasi dan Fintech Belum Menjawab Masalah Utama
Meskipun muncul banyak layanan fintech peer-to-peer lending, bunganya yang tinggi dan risiko gagal bayar membuat sebagian pelaku usaha enggan menggunakan. Beberapa juga takut terjebak praktik pinjaman online ilegal.

“Saat ini pelaku UMKM butuh pendampingan, bukan cuma ditawari pinjaman lewat aplikasi,” tambah Ratna.

Solusi: Reformasi Pembiayaan dan Pendampingan Nyata
Pemerintah perlu lebih serius memperkuat lembaga keuangan mikro dan koperasi berbasis komunitas, serta membentuk skema pembiayaan fleksibel tanpa membebani dengan syarat formalitas yang berat. Pelatihan manajemen usaha dan literasi keuangan juga penting agar UMKM tidak terjebak dalam utang.

Bukan Hanya Retorika, UMKM Butuh Dukungan Nyata
Selama UMKM hanya jadi simbol statistik dan jargon politik, maka potensi mereka takkan berkembang. Akses modal yang adil adalah pintu pertama menuju kemandirian ekonomi masyarakat.