UMKM Bangkit Pasca Pandemi, Tapi Apakah Pemulihan Ini Benar-Benar Merata?

Tampang.com | Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menjadi penggerak utama roda ekonomi Indonesia. Lebih dari 64 juta unit usaha tersebar di seluruh Indonesia, menyerap 97% tenaga kerja, dan berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB nasional. Namun setelah pandemi COVID-19, pemulihan sektor UMKM tak berjalan seragam. Sebagian pelaku usaha memang mulai bangkit, tetapi tak sedikit yang masih terseok.

Data Pemulihan yang Belum Merata
Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, sekitar 70% UMKM telah kembali beroperasi secara penuh per 2024. Namun angka tersebut menyembunyikan realita bahwa mayoritas UMKM yang pulih cepat adalah yang berada di kota besar atau terhubung dengan digitalisasi.

“UMKM di kota seperti Jakarta dan Surabaya cenderung lebih siap karena mereka punya akses ke pasar digital dan modal lebih luas. Sementara di daerah, banyak yang masih tertinggal,” ujar Dimas Prasetyo, ekonom dari INDEF.

Permasalahan Akses Modal dan Digitalisasi
Salah satu tantangan utama adalah akses terhadap pembiayaan dan kemampuan beradaptasi dengan dunia digital. Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki rekening bank atau dokumen legal untuk mengakses kredit.

“Pinjaman sulit cair karena kami tidak punya jaminan. Akhirnya hanya bisa pinjam ke koperasi atau pinjol,” kata Rini, pemilik usaha makanan rumahan di Klaten.

Di sisi lain, platform digital seperti marketplace memang membantu sebagian pelaku usaha, namun belum semua paham cara memanfaatkannya secara maksimal.

Program Pemerintah Dinilai Belum Tepat Sasaran
Pemerintah melalui berbagai kementerian telah menggelontorkan bantuan dan pelatihan, seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), KUR, hingga program pelatihan digital. Namun dalam pelaksanaannya, banyak program yang dinilai terlalu administratif dan tidak menyentuh kebutuhan mendesak pelaku usaha.

“Pelatihan banyak, tapi aplikatifnya kurang. Mereka butuh pendampingan langsung, bukan hanya webinar,” jelas Dimas.

Ketimpangan Peluang dan Perlunya Pendekatan Inklusif
Pelaku usaha di sektor informal, perempuan, dan pedesaan adalah kelompok yang paling rentan tertinggal. Tanpa pendekatan yang inklusif, pemulihan UMKM berisiko menciptakan ketimpangan ekonomi baru.

“Saya belum pernah dapat bantuan apa pun, padahal usaha saya kena dampak besar,” kata Rina, penjahit rumahan di Lombok yang omzetnya turun 60% sejak 2020.

Mendorong UMKM Naik Kelas Secara Nyata
Pemulihan UMKM bukan hanya soal kembali buka usaha, tapi soal naik kelas. Dibutuhkan strategi yang berkelanjutan: pembiayaan yang adil, pelatihan praktis, integrasi rantai pasok, hingga jaminan perlindungan usaha kecil.

Masa depan ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada bagaimana negara memperlakukan UMKM sebagai prioritas strategis, bukan sekadar objek program jangka pendek. Jika akar permasalahan bisa diatasi, UMKM bukan hanya bangkit, tapi juga bisa menjadi pelopor pertumbuhan ekonomi nasional.