Trump Tandatangani Perintah Bangun 10 Reaktor Nuklir, Indonesia Siapkan PLTN Pertama Tahun 2032

Tampang.com | Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini menandatangani perintah eksekutif yang ambisius untuk membangun sepuluh reaktor nuklir besar dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi nasional AS dalam menghidupkan kembali sektor tenaga nuklir domestik yang selama ini mengalami stagnasi.

Dalam perintah tersebut, Trump meminta Departemen Energi AS untuk mempercepat kerja sama dengan industri nuklir guna mewujudkan pembangunan reaktor baru dan memperluas kapasitas pembangkit yang sudah ada. Target ambisius pemerintah adalah tidak hanya menyelesaikan pembangunan hingga tahun 2030, tetapi juga meningkatkan daya listrik sebesar lima gigawatt dari reaktor yang sudah beroperasi. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya menghidupkan kembali pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang sebelumnya ditutup, serta mengoptimalkan efisiensi fasilitas yang masih berjalan.

Sekretaris Gedung Putih, Will Scharf, menjelaskan bahwa empat perintah eksekutif yang diteken Trump bertujuan mencabut berbagai regulasi yang dianggap menghambat perkembangan energi nuklir nasional. Regulasi yang akan direformasi mencakup Komisi Pengaturan Nuklir dan percepatan proses perizinan serta pengujian reaktor baru. Salah satu program unggulan dari kebijakan ini adalah peluncuran proyek percontohan untuk mengoperasikan tiga reaktor eksperimental paling lambat pada 4 Juli 2026.

Langkah ini dianggap sebagai bagian dari kebijakan energi nasional AS yang berorientasi pada kemandirian dan keamanan energi jangka panjang, sekaligus merespons geliat energi nuklir di panggung global.

Di sisi lain, Indonesia juga mulai menyiapkan diri untuk memasuki era energi nuklir. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah membentuk tiga gugus tugas khusus untuk menentukan lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2032. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani, menyatakan bahwa gugus tugas ini akan bertanggung jawab tidak hanya pada penentuan lokasi, tetapi juga merancang skema keselamatan, pengadaan, serta tahapan pembangunan hingga operasional PLTN.

“Persiapan pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) sudah dilakukan, dan setelah itu tiga task force akan segera dibentuk untuk mengawal proses ini,” ujar Eniya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Dengan langkah-langkah yang mulai diambil oleh kedua negara, terlihat jelas bahwa energi nuklir akan menjadi salah satu fokus penting dalam strategi energi masa depan di berbagai belahan dunia.