Tarif Tol Naik Bertahap, Masyarakat Merasa Tercekik di Tengah Tekanan Ekonomi!

Tampang.com | Pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) kembali memberlakukan penyesuaian tarif di sejumlah ruas tol. Kenaikan ini menuai keluhan dari masyarakat yang merasa beban hidup semakin berat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Ruas Tol Naik Bertahap, Tapi Bebannya Langsung Dirasakan
Beberapa ruas tol utama, termasuk Tol Jakarta-Cikampek dan Tol Trans Jawa, mengalami kenaikan tarif yang berlaku sejak awal bulan ini. Meski diklaim sebagai “penyesuaian berkala” sesuai regulasi, masyarakat merasakan dampaknya secara langsung terhadap pengeluaran harian dan biaya logistik.

“Kami pengguna tol harian, bukan seminggu sekali. Kenaikan 2.000 sampai 5.000 rupiah per ruas sangat terasa bagi pekerja seperti saya,” keluh Syaiful, seorang pengemudi ojek daring yang rutin melintasi tol.

Kebijakan yang Tidak Sinkron dengan Kondisi Lapangan
Kenaikan tarif tol dinilai tidak selaras dengan kondisi ekonomi masyarakat. Inflasi yang belum stabil, daya beli yang menurun, serta harga kebutuhan pokok yang masih tinggi, membuat kebijakan ini dinilai tidak peka terhadap realitas di lapangan.

“Harusnya pemerintah bisa menahan dulu kenaikan ini, setidaknya sampai kondisi ekonomi benar-benar stabil. Ini malah makin membebani rakyat,” kritik Sri Ningsih, pengamat kebijakan publik dari INDEP.

Janji Layanan yang Tak Sejalan dengan Realita
Salah satu alasan kenaikan tarif tol adalah peningkatan kualitas layanan, termasuk perbaikan jalan, rest area, dan sistem pembayaran. Namun, banyak pengguna jalan merasa hal itu belum sepenuhnya dirasakan. Beberapa ruas masih macet parah, lubang jalan masih ditemukan, dan fasilitas rest area belum merata kualitasnya.

“Kami tidak menolak perbaikan. Tapi kenaikan tarif seharusnya diiringi dengan kualitas layanan yang betul-betul meningkat, bukan janji kosong,” kata Syaiful.

Dampak Terhadap Sektor Logistik dan Harga Barang
Tak hanya pengguna pribadi, sektor logistik juga terdampak secara signifikan. Kenaikan tarif tol akan meningkatkan ongkos kirim barang, yang pada akhirnya bisa mendorong kenaikan harga barang di pasar.

“Transportasi adalah komponen penting dalam harga barang. Kalau tol naik, distribusi ikut naik, masyarakat lagi yang kena,” ujar Sri Ningsih.

Alternatif Kebijakan yang Lebih Pro-Rakyat
Sejumlah kalangan mendesak agar pemerintah mencari alternatif pendanaan infrastruktur yang tidak selalu mengandalkan kantong rakyat. Skema pembiayaan campuran, optimalisasi subsidi silang, dan efisiensi pengelolaan tol menjadi beberapa opsi yang diusulkan.

“Jangan hanya berpikir dari sisi investor dan operator. Negara ini bukan hanya untuk yang punya mobil dan perusahaan logistik. Rakyat kecil juga harus dilindungi,” tambah Sri.

Transportasi yang Terjangkau adalah Hak Publik
Di negara maju, pembangunan infrastruktur selalu dibarengi dengan kebijakan transportasi publik yang terjangkau. Indonesia harus mulai menyeimbangkan pembangunan fisik dengan keberpihakan terhadap akses masyarakat terhadap transportasi yang adil dan terjangkau.